- Keterbukaan Publik Dalam Penyusunan RUU KUHP
- KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PROSES SELEKSI DAN PENGANGKATAN CALON HAKIM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA
- KI Semakin Di "Lirik", Kanwil Sumut Banyak Dapat Proposal Kolaborasi
- Kolaborasi antara Biro Hukum dan Kanwil Kemenkumham Sumut Laksanakan Evaluasi dan Penguatan Aksi HAM Bagi 33 Kabupaten/Kota
- Kolaborasi dengan Biro Hukum Provinsi, Kanwil Kemenkumham Sumut Laksanakan Penguatan Kabupaten Kota Peduli HAM
- Kolaborasi Dengan Dinas Koperasi dan UKM Deli Serdang, Kanwil Kemenkumham Sumut Fasilitasi Layanan AHU dan KI
- Kolaborasi Divisi Yankumham dan Divisi PAS Kanwil Kemenkumham Sumut Siapkan Diseminasi Pelayanan Publik Berbasis HAM
- Kolaborasi RuKI dan Pegiat UMKM dalam rangka Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intektual di Radio Sonora Medan
- Komit Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Layanan di Wilayah, Kanwil Kemenkumham Sumut Hadiri Rakernis Kekayaan Intelektual 2024
- Komit Tingkatkan Pelayanan Publik Berbasis IPK-IKM, Kakanwil Sumut Imam Suyudi: Harapannya Kita Bisa Beri Pelayanan yang Keren dan Memuaskan Kepada Masyarakat
- KONFERENSI NASIONAL HAM KEDUA HAK ASASI MANUSIA DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN BARU INDONESIA
- KONSEP BERPIKIR SUMATERA UTARAKU SADAR HUKUM DAN HAM
- Konsisten Berikan Pendampingan, Kanwil Kemenkumham Sumut Fasilitasi Harmonisasi Ranperwal Kota Binjai
- Konsisten Dalam Fasilitasi Perancangan Produk Hukum Daerah, Kanwil Kemenkumham Sumut Terima Kunjungan DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan
- KONSULTASI DAN KUNJUNGAN KERJA PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN ASAHAN KE KANWIL KEMENKUMHAM SUMATERA UTARA
- Konsultasi dengan Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM, Kakanwil Sumut Membahas Mengenai Pelayanan Publik Berbasis HAM
- Konsultasi DPRD Kabupaten Nias Utara ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara
- KONSULTASI PANITIA KHUSUS I DPRD KABUPATEN KARO
- Konsultasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Kanwil Kemenkumham Sumut Terima Kunjungan Dari Pemerintah Kabupaten Langkat
- KONSULTASI PUBLIK TERKAIT REVISI UU RI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN