Medan – (Jum’at, 26 Juli 2024) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara yang diwakili Kepala Bidang Hukum, Bintang Napitupulu menghadiri undangan permintaan klarifikasi dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sumatera Utara perihal Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Parkir Berlangganan di Tepi Jalan Umum. Bertempat di Kantor ORI Perwakilan Sumut Jl. Asrama No.18, Kota Medan.

Kedatangan Tim dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara diterima oleh Pjs Kepala ORI Perwakilan Sumut, James Marihot Panggabean. Pada kesempatan ini James menanyakan peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dalam pengharmonisasian Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Parkir Berlangganan di Tepi Jalan Umum.

Pada rapai ini turut hadir mendampingi Kabid Hukum Kanwil Kemenkumham Sumut, Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah (FPPHD), Eka N. A. M. Sihombing, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Yuli Rosdiana Sitorus dan Fauzi Iswahyudi. Berkenaan dengan pertanyaan yang disampaikan Kepala ORI Perwakilan Sumut, Kabid Hukum Kanwil Kemenkumham Sumut menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Medan tidak melibatkan Kanwil Kemenkumham Sumut  pada harmonisasi Rancangan Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2024 kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara hal ini dikarenakan Pemko Medan tidak ada mengajukan permohonan untuk fasilitasi harmonisasi.

Senada dengan yang disampaikan Kabid Hukum, Kasubbid FPPHD Kanwil Kemenkumham Sumut menjelaskan bahwa belum ada permohonan dari Pemko Medan tentang fasilitasi harmonisasi Perwal tersebut. Selain itu pengharmonisasian merupakan bagian penting dari tahapan penyusunan dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan, Jalannya rapat diakhiri dengan serah terima berita acara hasil klarifikasi oleh Kepala ORI Perwakilan Sumut kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.

Medan – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara melalui Divisi Pemasyarakatan mengadakan kegiatan Peningkatan Fisik, Mental, dan Disiplin (FMD) bagi petugas Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sumut, yang bertempat di Explore Sumatera Rafting Camp, Sei Bingei, Kabupaten Langkat. (26/07/24)

Dibuka langsung oleh Kakanwil Kemenkumham Sumut Agung Krisna yang berharap dengan adanya kegiatan ini dapat berdampak bagi peningkatan kinerja dan membangun kekompakan antar pegawai. Dengan kondisi keadaan di Sumatera Utara yang kompleks, sehingga menuntut sinergi dalam satu wadah Kemenkumham, karena dengan kebersamaan tidak ada tugas yang tidak dapat diselesaikan.

“Jaga perilaku dan ucapan kita selama kegiatan ini, mari berdoa agar selamat dan tidak ada masalah”, tutup Agung Krisna.

Melalui hasil dari kegiatan ini akan berdampak positif pada kinerja seluruh pegawai dan pada akhirnya dapat meningkatkan pelayanan dan efektivitas kerja di lingkungan Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sumut. Dengan semangat kebersamaan dan dedikasi tinggi, diharapkan bahwa setiap pegawai akan keluar dari kegiatan ini dengan motivasi yang lebih besar untuk mencapai kinerja terbaik mereka.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Divisi Pemasyarakatan Rudy Fernando Sianturi, Kepala Divisi Administrasi Sahata Marlen Situngkir, dan Kepala Satuan Kerja Pemasyarakatan Medan Sekitar dan jajarannya beserta pegawai Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sumut.

Medan, Pustakawan Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara kunjungi Perpustakaan Politeknik Kesehatan Medan Kementerian Kesehatan (Jumat,26/7/24). Pelaksanaan kunjungan sebagai langkah meningkatkan pengelolaan perpustakaan hukum Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara. Kehadiran Pustakawan disambut Drg. Adriana Hamsar M.Kes Wakil Direktur III didampingi Kepala Perpustakaan Hermawani Syafriani Matondang, S.Sos.

Dalam kesempatannya Hermawani menceritakan sejarah dan perjalanan perkembangan Perpustakaan Politeknik Kesehatan Medan. Hermawani juga memberikan saran dan masukkan bagaimana perpustakaan digital bisa hadir dan bagaimana pengelolaan perpustakaan yang dipimpinnya. “Sehari minimal ada 300 orang yang mengunjungi perpustakaan ini.” terang Hermawani di Perpustakaan Politeknik Kesehatan Medan

Atas masukkan dan sambutan yang diberikan, Pustakawan Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara menyampaikan ucapan terimakasih dan menyambut dengan baik rencana kunjungan pengelola perpustakaan Politeknik Kesehatan Medan ke Perpustakaan Hukum Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara dalam rangka studi tiru. (Humas/FM)

Binjai- Kegiatan Pendampingan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum (IRH) di wilayah, Kanwil Kemenkumham Sumut bertempat di Ruang Bagian Hukum Pemerintah Kota Binjai (Jumat, 26 Juli 2024). Kepala Kantor Wilayah (Anak Agung Gde Krisna) yang diwakili oleh Kepala Subbidang Pengkajian Penelitian Pengembangan Hukum dan HAM (Bram Gun Saulus Lumban Gaol), Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan JDIH (Berkat Elhan Harefa), Analis Hukum, dan Tim Sekretariat IRH Kanwil Kemenkumham Sumut. Tim Kanwil kemenkumham sumut diterima dengan baik oleh Perancang Perundang undangan Ahli Muda (Lestaria Sirait) diruang Kepala Bagian Hukum Pemko Binjai.

Bram menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan ini dalam rangka Pendampingan Penilaian mandiri IRH di Pemko Binjai, sekaligus memberikan solusi atas kendala yang terjadi dalam pengisian data dukung dikarenakan batas waktu upload adalah bulan Juli 2024 ini. Diharapkan agar data dukung IRH di Pemko Binjai bisa mendapat nilai 100. Hasil evaluasi dari pelaksanaan penilaian mandiri IRH di wilayah masih belum maksimal dalam pemenuhan data dukung terupload dari indikator yang telah ditentukan, sebelummnya sehingga ini menjadi perhatian untuk pemenuhan target berdasarkan timeline yang telah ditentukan.

Terkhusus pada bulan Juli 2024 yakni, penilaian mandiri dan submit berita acara oleh tim asesor akan melakukan penilaian secara mandiri dalam aplikasi IRH. Artinya paling tidak pada bulan Juli ini dapat mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan penginputan data dukung dan selanjutnya dilakukan verifikasi dan diharapkan akan selesai pada bulan Juli 2024. Setelah pelaksanaan kegiatan pendampingan penilaian IRH di Pemko Binjai selesai dilaksanakan, dilanjutkan dengan kegiatan Pengumpulan Data Lapangan Analisis Evaluasi Kebijakan terkait Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Dugaan Pelanggaran HAM di Lapas Klas IIA Binjai.

Kedatangan Tim disambut dengan baik oleh Kasi Binadik Lapas Klas IIA Binjai (Andi Gultom) beserta jajaran di ruangan Kasi Binadaik. Bram menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan tim bahwa kegiatan ini adalah Pengumpulan Data terkait Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Dugaan Pelanggaran HAM yang terutama di Pos Pelayanan Aduan Masyarakat. Dalam metode pengumpulan data ini dilakukan melalui kuesioner yang telah disiapkan oleh tim dan diminta agar beberapa pegawai, warga binaan dan pengujung dapat mengisi kuesioner tersebut yang akan dikumpulkan sebagai bahan dalam Menyusun laporan. Kegiatan dilanjutkan dengan mengecek Pos Yankomas dan Pelayanan yang ada di lapas klas IIA Binjai.