Jakarta, Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM Desni Manik mewakili Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili Kepala Bagian Bantuan Hukum Setda PemProv Sumatera Utara Freddy beserta perwakilan Bappelitbangda dan Bagian Hukum dari 13 Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara melaksanakan Rapat Koordinasi RANHAM Tahun 2024 dan Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM) di Direktorat Kerja Sama HAM, Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM RI.
Kedatangan Tim diterima oleh para Analis Kebijakan Madya Direktorat Jenderal HAM, yakni yang membidangi Kerjasama RANHAM Widayati, dan Bowo Junianto serta Konsultan Ditjen HAM Julham. Widayati secara resmi membuka kegiatan rapat koordinasi Aksi HAM dan Kabupaten/Kota Peduli HAM.
Dalam kesempatannya, Widayati membacakan sambutan Direktur Kerja Sama HAM. “Direktur Kerja Sama menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara dan 13 perwakilan dari Pemerintah Kabupaten / Kota yang berkenan hadir secara langsung” kata Widayati dari Ruang Rapat Direktorat Jenderal HAM Badan Strategi Nasional, Jalan Rasuna Said Kav. 4-5 Lantai 8 Kuningan Jakarta Selatan (Kamis, 16/05/2024)
Pertemuan ini sekaligus sebagai langkah untuk membangun kolaborasi, serta komitmen dalam mendukung suksesnya capaian Aksi HAM 2024. Pemerintah Daerah Sumatera Utara saat ini semakin aplikatif dan online, hal ini dibuktikan dengan terintegrasinya melalui Aplikasi SAPAHAM. Meskipun masih dirasakan banyaknya kendala yang ditemui di daerah, seperti dukungan anggaran, keterbatasan SDM memahami semua indikator Aksi HAM maupun KKP HAM, pejabat daerah banyak yang belum defenitif sehingga mengalami kesulitan untuk menerbitkan kebijakan daerah, serta belum semua Kabupaten / Kota mencantumkan nomenklatur HAM pada struktur organisasi daerahnya.
Faktor komitmen dari Kepala Daerah beserta jajarannya baik di tingkat Provinsi / Kabupaten / Kota menjadi tonggak penting keberhasilan dalam mendukung konsistensi penyampaian Pelaporan Aksi HAM mau pun Pelaporan Kabupaten/Kota Peduli HAM. Disisi lain, Direktorat Jenderal HAM dan Kantor Wilayah wajib secara intens melakukan pembinaan, memotivasi serta melaksanakan penguatan secara teknis dalam penyampaian data dukung indikator Aksi HAM dan/atau Kabupaten/Kota Peduli HAM berdasarkan Perpres 53 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2021-2025 dan Permenkumham Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM.
Kepala Bidang HAM Flora Nainggolan bersama 20 Kabupaten/Kota lainnya mengikuti rapat secara daring. Kegiatan rapat diakhiri dengan tanya jawab dan foto bersama. (Humas/FM)
