Jakarta - Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Program Dukungan Manajemen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2023 tingkat pusat maupun kantor wilayah masih berlanjut dengan pemberian materi terkait penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB), Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara, Imam Suyudi didampingi Kepala Divisi Administrasi, Rudi Hartono mengikuti rangkaian kegiatan rakor bertempat di Hotel Grand Mercure Jakarta, Selasa (18/07).
Kegiatan diawali dengan penyampaian materi oleh Inspektur Wilayah V Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkumham, Marasidin Siregar yang menjelaskan terkait outcome SAKIP akan memberikan gambaran kepada kita sejauh mana pelaksanaan tugas dan fungsi (Tusi) di satuan kerja kita masing-masing, untuk itu diharapkan agar satker memenuhi data dukung yang diminta,” jelasnya.
Dalam materi terkait Reformasi Birokrasi Marasidin mengatakan bahwa Insya Allah, tahun 2024 kita sudah mendapatkan predikat WBK/WBBM sebesar 30% pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,” ungkapnya.
Sebagai tambahan, pelaksanaan proyek percontohan (pilot project) evaluasi Zona Integritas (ZI) menuju WBK secara mandiri untuk instansi kita belum 100% dilakukan karena Tim TPN dari KemenPAN-RB juga ikut tergabung dalam penilaian mandiri tersebut,” tutupnya.
