Medan - Optimis dapatkan hasil Evaluasi AKIP yang maksimal, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara hadiri kegiatan Sosialisasi Penilaian Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tingkat Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023. Selasa, (18/07/2023).
Membuka langsung kegiatan pagi ini, Marasidin Siregas, Inspektur Wilayah V, menyampaikan bahwa di tahun 2023 ini fokus Pilot Project dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP tingkat UPT adalah 74 satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM yang diusulkan untuk mengikuti Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2023.
"Fokus Pilot Project dalam evaluasi AKIP tahun ini adalah 74 satuan kerja yang diusulkan WBK tahun ini. Melalui kegiatan ini, saya berharap Bapak dan Ibu sekalian bisa mendapatkan informasi dan pemahaman terkait evaluasi AKIP dan mempersiapkan seluruh data dukung yang diperlukan untuk evaluasi di tahun berikutnya," ujarnya kepada para peserta yang hadir baik secara langsung maupun secara virtual.
Adapun ruang lingkup dari evaluasi AKIP terbagi menjadi lima bagian, mulai dari penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan sampai dengan penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya. Evaluasi AKIP ini sendiri akan dilaksanakan melalui empat tahapan, yaitu penginputan dan penilaian mandiri, penilaian berjenjang, hasil penilaian mandiri, dan evaluasi. Pada keempat tahapan tersebut, khususnya pada tahapan Penilaian Berjenjang, Kantor Wilayah memiliki peran yang penting sebagai Tim Penilai Mandiri.
"Tim Penilai Mandiri Kantor Wilayah akan melakukan penilaian terhadap AKIP Divisi dan UPT yang berada di wilayah kerjanya masing-masing. Adapun akuntabilitas kinerja Kantor Wilayah dan Unit Eselon II akan dinilai oleh TIm Penilai Mandiri Pusat yang ditetapkan melalui Kepmenkumham yang terdiri dari perwakilan Unit Eselon I," jelas Marasidin.
Turut hadir pada kegiatan kali ini Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat, Hotmonaria Damanik, Kepala Subbagian Program dan Pelaporan, Fahrizal, dan Staf Subbagian Program dan Pelaporan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.
