Medan - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara kembali menggelar rapat pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Rabu, (20/11/2024)
Kali ini, Ranperda yang dibahas berasal dari Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum dan HAM itu dihadiri oleh berbagai pihak terkait, antara lain Ketua Bappeda Labuhanbatu Utara, Muhammad Asril, beserta tim sebagai pemrakarsa.
"Pengharmonisasian ini sangat penting untuk memastikan Ranperda RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Utara selaras dengan peraturan di atasnya dan tidak tumpang tindih, sehingga dapat menjadi pedoman pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan bagi Kabupaten Labuhanbatu Utara hingga tahun 2045," ungkap Asril.
Pengharmonisasian Ranperda ini merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Rapat pengharmonisasian itu bertujuan untuk memastikan bahwa Ranperda Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
Dengan adanya harmonisasi tersebut, diharapkan Ranperda tersebut dapat menjadi landasan hukum yang kuat dan efektif bagi pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam jangka panjang.
Turut hadir pada kegiatan kali ini Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum, Susi Amarani, serta Para Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.
