Medan – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara (KUSUMA) melalui Bidang Hak Asasi Manusia melakukan Rapat Inventarisasi dan Indentifikasi Ranperda Berbasis HAM bersama dengan Biro Hukum Provinsi Sumatera Utara di Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Selasa (27/04/2021).
Dalam pertemuan ini kembali diadakan telaahan dan rekomendasi Rancangan Produk Hukum Daerah (Ranperda) dari perspektif Hak Asasi Manusia. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Kepala Bidang Hak Asasi Manusia, Ave Maria Sihombing. Rapat ini membahas Ranperda yang menjadi Program Pembentukan (Propem) Perda pada Tahun 2021 dan Ranperda yang dicanangkan pada tahun 2020 namun masih menjadi pembahasan di tahun 2021.
Rapat menghasilkan 3 (tiga) Ranperda yang akan diidentifikasi yaitu Ranperda Provinsi Sumatera Utara Tentang Bantuan Hukum, Ranperda Provinsi Sumatera Utara Tentang Tata Cara Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Sumatera Utara, dan Ranperda Kota Medan Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Setelah ketiga Ranperda ini diidentifikasi secara muatan materil dari perprektif HAM, kemudian akan dipilih satu Ranperda dalam muatan materil dapat berpotensi terjadi bias HAM. Rapat juga dihadiri oleh Kasubbid Pemajuan HAM, Desni Manik Kepala Subbidang Pelayanan, Pengkajian, dan Informasi HAM, Bram Gun Saulus Lumbangaol, Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan staff Bidang HAM.
