Medan - Setelah dua minggu melaksanakan Penilaian Mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara akan mendapatkan visitasi dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN) Kementerian Hukum dan HAM RI. Meski visitasi dimaksud baru akan terlaksana di antara tanggal 26 sampai dengan 30 September 2022, tetapi persiapan-persiapan sudah mulai dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.
"Ada poin-poin tertentu yang akan dievaluasi oleh PUSDATIN, selain melihat kematangan penggunaan 21 aplikasi unit utama yang digunakan oleh Kantor Wilayah, PUSDATIN juga akan melihat kematangan kepemilikan Sertifikat Elektronik pada Kantor Wilayah," ujar Hotmonaria Damanik, Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat, dalam amanatnya pada Apel Pagi hari ini. Rabu, (14/09/2022).
Sertifikat Elektronik sendiri adalah tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Evaluasi terhadap kepemilikan Sertifikat Elektronik dilakukan untuk mengelola keamanan pelaksanaan SPBE pada satuan kerja dengan mengukur jumlah pegawai yang telah memiliki Sertifikat Elektronik di masing-masing satuan kerja.
"Saat ini, kami lihat baru 72 pegawai yang telah mendaftarkan identitas elektroniknya dan baru 6 pegawai yang telah berstatus ISSUE. Jadi, bagi kita semua, segera mendaftarkan Sertifikat Elektronik kita di dse.kemenkumham.go.id," ajak Hotmonaria.
Pendaftarannya pun tidak sulit, menurut Hotmonaria, proses pendaftaran hanya memerlukan satu menit saja dengan mengakses aplikasi dse.kemenkumham.go.id kemudian mengisi form yang diminta pada aplikasi tersebut dan menunggu email dari PUSDATIN untuk mengaktifkan Sertifikat Elektronik yang telah didaftarkan.
Selain mengenai evaluasi SPBE, perempuan kelahiran 1977 ini juga menginformasikan kepada seluruh pegawai terkait kegiatan Subbagian Program dan Pelaporan yang akan berlangsung pada Aula Soepomo pagi hari ini.
"Hari ini sampai dengan 16 September nanti BPHM akan ada kegiatan Supervisi Pagu Anggaran yang diikuti oleh 50 satuan kerja dan seluruh operator Unit Eselon 1 pada Kantor Wilayah. Pada kegiatan ini juga akan ada penyusunan penarikan dana dan penyusunan kalender kerja," ujarnya.
Ia merasa kegiatan yang besar tersebut tidak bisa hanya dilaksanakan oleh para operator saja, tetapi diperlukan peranan nyata dari pejabat struktural pada bidang masing-masing. Hal ini dikarenakan apa yang disusun pada kegiatan kali ini akan berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023 mendatang.
Turut hadir pada kegiatan hari ini Kepala Kantor Wilayah, Imam Suyudi, dan seluruh pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.
