Jakarta - Dalam rangka pelaksanaan Koordinasi Teknis Analisis dan Evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara yang diwakilin oleh Analis Hukum Pertama, Abdullah Sani melakukan koordinasi ke Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Jum'at, 8/12/2023).
Kedatangan Sani diterima oleh Koordinator Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Analis Hukum, Apri Listiyanto dan Koordinator Kelompok Substansi Perekonomian Reza Fikri Febriansyah. Pada kesempatan ini Sani menyampaikan menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkumham Sumut telah melaksanakan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kepariwisataan bersama Tim Pokja. Saat ini Tim Pokja telah menyusun analisis bedasarkan kajian 6 dimensi, nantinya hasil analisa ini akan dibawa ke tahap Rapat Finalisasi Anev yang dilaksanakan pekan depan.
Nantinya Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Perda tersebut akan kami laporkan ke BPHN setelah Rapat Finalisasi. Apri Listiyanto menyampaikan bahwa perlu dilakukan pelatihan dan Pendidikan bagi Analis Hukum yang ada di wilayah, hal ini dimaksudkan agar kualitas Analis Hukum dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan.
Sani mengutarakan kegiatan koordinasi dan konsultasi antara Kantor Wilayah dengan BPHN perlu ditingkatkan untuk menunjang perubahan teknis serta pola pelaksanaan Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah yang disesuaikan dengan dinamika hukum nasional. Selain peningkatan kualitas SDM diperlukan pula peningkatan sarana prasarana pendukung pada pelaksanaan Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah.
