Medan – Kehadiran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dalam peningkatan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Kabupaten/Kota terus berlanjut. Kali ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi hadir untuk membahas rencana pembuatan Nota Kesepahaman mengenai Pelayanan Hukum dan HAM bertempat di Ruang Saharjo, Rabu (03/07).
“Kami menyambut baik kegiatan ini untuk kita bisa bersinergi melakukan percepatan program Pemerintah khususnya pelayanan Kementerian Hukum dan HAM di tingkat daerah terkait pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual dan pemberian informasi hukum. Sebelumnya, kami juga sudah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dan hingga kini berjalan dengan baik. Kami harap, rencana kerjasama ini juga bisa kita laksanakan dengan baik, sehingga bisa lebih fokus dan mampu pempercepat layanan hukum dan HAM terlebih lagi terkait Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM),” kata Kepala Kantor Wilayah Imam Suyudi diwakilkan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Alex Cosmas Pinem.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengatakan bahwa RANHAM merupakan pedoman pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM). Penyusunan RANHAM melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik institusi pemerintah di pusat, pemerintah daerah dan masyarakat sipil.
“Semoga ini jadi awal yang baik untuk kita me laksanakan kerjasama dan koordinasi mengenai pelayanan hukum dan HAM. Nantinya dari kami juga ada Perancang Peraturan Perundang-undangan yang akan turut dalam pembahasan materi yang akan dituangkan dalam Nota Kesepahaman sehingga tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada,” tambahnya.
Hadir dalam pertemuan ini Kepala Bidang HAM Flora Nainggolan, Kepala Subbidang Pemajuan HAM Desni Prianty Eff Manik, Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi Berkat Elhan Harefa, Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Bram Gun Saulus Lumban Gaol, Perancang Peraturan Perundang-undangan serta Kepala Bidang perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Dairi dan tim. (HUMAS/sowat)
