Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakoor) Wilayah Tahun 2013 tanggal 17-19 Januari 2013 bertempat di Hotel The Hill City, Sibolangit-Sumatera Utara. Rapat Koordinasi (Rakoor) wilayah yang dilaksanakan dihadiri oleh para peserta berasal dari para Kepala UPT Pemasyarakatan, Kepala UPT Imigrasi, Kabag/Kabid Kantor Wilayah, Ketua BHP, Pejabat Pengelola Keuangan/Umum/Operator Komputer di UPT wilayah Provinsi Sumatera Utara, Narasumber yang terdiri dari Sekretaris Jenderal, Ka. Biro Perencanaan, Ka. Biro Keuangan, Ka. Biro Perlengkapan, Kakanwil Sumatera Utara, para Kadiv Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Dharma Wanita, Paduan suara/koor Kanwil, dan para Panitia Penyelenggara Rakoor. Dan dibuka secara langsung oleh Sekjen Kementerian Hukum dan HAM RI.
Rakoorwil Tahun 2013 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara membahas persiapan Rencana kerja wilayah Tahun 2013, Kalender Kerja Wilayah Tahun 2013, Program Aksi Tahun 2013, dan Renstra Tahun 2015-2019.
Sebagai tema Rakoorwil Tahun 2013 yaitu “Tata kelola pemerintahan yang baik” menjadi panduan untuk mensukseskan target kanwil termasuk penyerapan anggaran yang tinggi dan program aksi didukung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi secara transparansi, akuntabel, koordinasi, sinergitas, pelayanan masyarakat yang prima, pengawasan secara langsung, perubahan-perubahan ke arah peningkatan kinerja, peningkatan disiplin pegawai, monitoring evaluasi, dan menggalang kerjasama. Penting untuk diketahui bahwa Reformasi Birokrasi dan Anti Korupsi menjadi ikon image Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun 2013 dengan salah satu unsur pendukungnya yaitu Tata kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan Tema Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2013 yaitu “Membangun aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang produktif” berarti mengajak dan menciptakan berpikiran positif di lingkungan kerja masing-masing.
Sekjen Kementerian Hukum dan HAM RI dalam pemaparannya menyampaikan terkait Reformasi Birokrasi maka perlu dilakukan penataan BPSDM untuk peningkatan kualitas SDM, terkait dengan tema rakoor tahun ini maka semua tahapan-tahapan harus dengan Tata kelola pemerintahan yang baik, untuk peningkatan kinerja sangat ditentukan oleh apa yang sudah kita lakukan dalam arti apa kontribusi/masukan kita sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang hukum dan HAM, dan perlu dievaluasi terutama mindset kita dalam hal pembinaan pegawai, administrasi, dan komunikasi yang baik.
Program Aksi Tahun 2013 sebagai manajemen kendali Divisi dan UPT dalam pelaksanaannya diprioritaskan di antara lain memberdayakan Bengkel Kerja Produktif di tahun 2013 di UPT PAS, program unggulan yaitu HALINAR dan penanggulangan HIV AIDS di UPT PAS, 6 pilar utama RANHAM menjadi prioritas termasuk Yankomas, mengoptimalkan harmonisasi Perda, pelaporan keuangan dan laporan berkala tepat waktu dan akuntabel, penerapan KIP di pelaksanaan 6 program aksi, konsolidasi dengan 6 UPT Imigrasi di Provinsi Sumatera Utara, pengawasan, dan penegakan hukum keimigrasian. (Humas)
