Medan - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara melakukan persiapan Perjanjian Kerjasama (PKS) tentang Perlindungan dan Pelayanan Kekayaan Intelektual dengan Dinas Pariwisata Kota Medan. Kehadiran Tim dari Dinas Pariwisata Kota Medan diterima langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Alex Comas Pinem beserta Tim Pelaksana. (25/05)
Penandatanganan PKS ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas terkait pelayanan dan perlindungan kekayaan intelektual di Kota Medan khususnya binaan dari Dinas Pariwisata Kota Medan baik melalui promosi, diseminasi, sosialisasi dan implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam rangka meningkatkan mendorong terciptanya inovasi dan pendorong ekonomi masyarakat.
Dalam sambutannya Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menyampaikan bahwa tidak bisa kita pungkiri bahwasanya dimasa pandemi seperti sekarang ini UMKM merupakan pilar penyokong perekonomian Negara. Ini terlihat dari data pendaftaran merek bagi UMKM di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual secara berturut-turut tahun 2017 pendaftar sebanyak 8.261; tahun 2018 sebanyak 8.823; tahun 2019 sebanyak 10.782; dan tahun 2020 sebanyak 10.529. Untuk itu saat ini Pemerintah memberikan perhatian khusus bagi UMKM untuk mendapat legalitas dengan mudah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan begitu Kekayaan Intelektual telah menjadi bagian penting dalam perkembangan perekonomian Nasional dan era perdagangan global karena perannya yang semakin menentukan terhadap laju percepatan pembangunan Nasional. Pada perkembangannya, KI tidak saja mencakup yang bersifat personal dan konvensional tetapi juga yang bersifat komunal yaitu KI yang dimiliki sepenuhnya oleh suatu kelompok masyarakat yang hidup di suatu tempat secara tetap, contohnya Indikasi Geografis. Dengan didaftarkannya KI ini dapat meningkatkan nilai ekonomi, pendapatan di daerah dan kesejahteraan masyarakat penghasil produk tersebut.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara berharap dengan dilaksanakannya Kegiatan Perjanjian Kerjasama ini dapat membawa dampak positif bagi perkembangan KI di Kota Medan khususnya terhadap pelaku usaha ekonomi kreatif yang ada di bawah binaan Dinas Pariwisata Kota Medan yang sekarang berjumlah lebih kurang 5000 (lima ribu) pelaku usaha.
