Medan - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara (Kanwil Kemenkumham Sumut) diwakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kadivyankumham) ikuti Focus Grup Discusion (FGD) yang diselenggarakan secara daring dalam rangka finalisasi Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah bertempat diruang Saharjo, Selasa 29 Maret 2022.
Acara ini terselenggara berkat kerja sama antara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Japan International Cooperation Agency (JICA). FGD ini dipandu oleh Zafrullah Salim selaku Moderator dengan narasumber Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL. Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran Bandung. Kegiatan ini dibuka secara simbolis oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Priyanto , dilanjutkan sambutan dari Perwakilan JICA, Ms. Hiromi Oikawa dan menginjak acara inti pemaparan oleh Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL.
Dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) perlu ada pembagian yang jelas mengenai mana yang menjadi wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar tidak terjadi tumpang tindih. Selain itu perlu di adakan konsultasi publik dengan menghadirkan perwakilan dari masyarakat sehingga semua kebutuhan masyarakat dapat terjaring, terang Prof. Bagir.
Acara ini diikuti oleh perwakilan Perancang Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumut dan perwakilan Kanwil Kemenkumham di seluruh Indonesia.
