Medan - Mulai langkah siapkan dua Kantor Imigrasi baru, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Agung Krisna, ingatkan jajaran untuk kompak dan bekerjasama. Senin, (08/07/2024).
Awal Juli 2024 lalu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birorkasi (MenpanRB) mengeluarkan secara resmi surat persetujuan atas usulan pembentukan 7 Kantor Imigrasi yang dua di antaranya berada di lingkungan kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.
"Di tahun 2024 ini, MenpanRB memberikan persetujuan untuk mendirikan dua Kantor Imigrasi baru, yang pertama Kantor Imigrasi Kelas III TPI Nias dan yang kedua Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Mandailing Natal," ujar Agung Krisna kepada seluruh pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara yang hadir di kegiatan Apel Pagi hari ini.
Ia menyampaikan bahwa peresmian dua Kantor Imigrasi baru tersebut ditargetkan terlaksana setelah kegiatan Hari Dharma Karya Dhika (19 Agustus 2024) dan sebelum September 2024. Di waktu yang sangat singkat ini, Agung Krisna optimis persiapan kedua Kantor Imigrasi dapat terlaksana dengan maksimal dengan satu kunci sukses yang perlu diterapkan yaitu bekerja bersama-sama.
"Peresmiannya ditargetkan terlaksana setelah Hari Dharma Karya Dhika dan sebelum 1 September 2024. Waktunya tidak banyak, kita butuh percepatan yang luar biasa. Bisa? Bisa, kalau kita bekerja bersama-sama," ujarnya.
Di jaman yang sudah berkembang ini, Agung Krisna menyampaikan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dapat mencapai tujuannya hanya jika seluruh jajaran dapat membangun kerjasama dan kompak.
"Di jaman yang sudah berkembang ini, kita berhasil kalau kita bersama-sama dan kompak satu sama lain. Jika seperti itu, pasti kita bisa. Jadi, ayo kita kerjasama dan bekerja bersama-sama. Sehingga program kerja dan arahan dari pusat bisa kita laksanakan dengan baik," ujar Agung Krisna.
Turut hadir pada kegiatan hari ini Kepala Divisi Keimigrasian, Yan Wely Wiguna, dan seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.
