Jakarta - Setelah melalui diskusi apik selama satu hari penuh, hari ini Target Kinerja Tahun 2023 untuk keempat divisi disampaikan kepada seluruh Pimpinan Tinggi yang hadir pada giat Rapat Koordinasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Imam Suyudi, sendiri selaku Ketua Tim Penyusunan Target Kinerja Divisi Pemasyarakatan Tahun 2023 pimpin tim sampaikan target kinerja yang telah disusun sebelumnya kepada seluruh peserta yang hadir.
Setidaknya terdapat 9 target kinerja yang telah disusun untuk dapat dilaksanakan oleh seluruh jajaran pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Salah satu di antaranya adalah pemutakhiran data pemilih untuk Pemilu Tahun 2024 bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
"Demikian hasil target kinerja divisi pemasyarakatan yang disusun oleh tim kami, sekiranya dapat terlaksana dengan baik," ujar Imam saat menutup pemaparan Hasil Penyusunan Target Kinerja Divisi Pemasyarakatan Tahun 2023 pada Rapat Koordinasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 hari ini. Jum'at, (25/11/2022).
Hal ini selaras dengan arahan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, pada Pembukaan Rapat Koordinasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 Rabu lalu. Orang pertama di Kementerian Hukum dan HAM itu menghimbau seluruh pimpinan untuk memperhatikan hak pilih Warga Binaan Pemasyarakatan dalam pemilu dan melakukan koordinasi yang apik dengan KPU daerah.
Oleh karena itu, Hasil penyusunan Target Kinerja Tahun 2023 yang telah disampaikan tersebut mendapat apresiasi yang tinggi dari Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Iwan Kurniawan.
"Divisi Pemasyarakatan tarjanya (Target Kinerja Tahun 2023) bagus, Divisi Keimigrasian juga, walau hanya tiga, bagus," ujarnya.
Meski begitu ia menekankan bahwa ketidakhadiran Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas pada target kinerja yang telah disusun bukan berarti pelaksanaannya dihilangkan pada pelayanan publik yang diberikan jajaran Kementerian Hukum dan HAM sehari-hari.
"Kami sepakat, apapun yang dilampirkan, meskipun tarja itu (Target Kinerja Tahun 2023) sama sekali tidak ada yang berbicara soal Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, bukan berarti bahwa kesadaran itu tidak ada," ujar Iwan.
Ia merasa, Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas itu ada pada setiap poin Target Kinerja Tahun 2023 yang telah disusun. Meski itu tidak tertulis secara tersurat di naskah tersebut, tetapi implementasi dari Pembangunan Zona Integritas jelas terlihat di dalamnya.
Turut hadir pada kegiatan Penyampaian Hasil Penyusunan Target Kinerja Tahun 2023 kali ini Kepala Divisi Administrasi, Rudi Hartono, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Erwedi Supriyatno, Kepala Divisi Keimigrasian, Ignatius Purwanto, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Alex Cosmas Pinem.
