Tapanuli Tengah - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Dewa Putu Gede didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan, Mhd. Jahari Sitepu dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga, Mulyadi melakukan kunjungan kerja dan monitoring ke Unit Pelaksana Teknis Tapanuli Tengah sekitarnya, diantaranya Cabang Rutan Barus dan Balai Pemasyarakatan Sibolga, Kamis (08/08).
Kunjungan kerja ini diterima langsung oleh Kepala Cabang Rutan Barus, Budi Hardiono yang sekaligus membuka pengarahan. Selanjutnya dihadapan seluruh pejabat dan pegawai Cabrut Barus, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Mhd. Jahari Sitepu menyampaikan Tunas Pengayoman harus mengikuti mekanisme kerja, regulasi standar, arahan dan jaga etika sopan santun.
"Sebagai Tunas Pengayoman 2017, jangan kalian khianati pakaian dinas kalian hanya utk kesenangan sesaat. Jangan pernah", tegas Kadiv. Pemasyarakatan.
Selanjutnya, Kakanwil memberi pengarahan kepada seluruh petugas jajaran Pemasyarakatan terkait penguatan tugas pokok dan fungsi sebagai petugas Pemasyarakatan.
Kakanwil menyampaikan kepada seluruh petugas untuk terus berkolaborasi dan bersinergi baik intern maupun instansi terkait lainnya serta Tertib Perkantoran, Tertib Administrasi dan Tertib Kebersihan Kantor serta tidak melakukan PUNGLI dan memberantas HALINAR.
"Saya ingatkan kepada rekan-rekan, STOP HALINAR, jangan terbuai dengan itu. Hati-hati, kehormatan saudara taruhannya..!!" tegas Kakanwil (Dewa Putu Gede).
Selanjutnya, Kakanwil mengunjungi Kantor Balai Pemasyarakatan Sibolga dan diterima langsung oleh Kepala Balai Pemasyarakatan Sibolga, Sugeng Sukarja. Dalam kunjungan kerjanya, Kakanwil menyampaikan kepada seluruh petugas agar dalam setiap penyusunan materi kajian Litmas, terutama yang terkait Sistem Peradilan Anak agar dibuat sebaik mungkin sehingga dapat benar-benar menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memberikan keputusan hukum. Bukan hanya sekedar 'lewat' saja pada masa peradilan. Sehingga kedepannya Balai Pemasyarakatan Sibolga dapat diperhitungkan pada sistem peradilan.
Kakanwil juga menyampaikan menyusun dengan baik kajian Litmas terkait pemberian hak Warga Binaan terkait Asimilasi, PB, dan CMB agar terdapat kesepahaman dan keseragaman dalam pengusulan dan perhitungannya sehingga dapat memastikan pelayanan Pemasyarakatan dapat terlaksana secara cepat, tepat, berbasis teknologi. Sehingga hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan terpenuhi yang nantinya bisa mengontrol over kapasitas pada Lapas dan Rutan di Sumatera Utara. (Humas Kanwil)
