JAKARTA – Cara berpikir yang baru perlu diterapkan berbeda dengan apa yang telah berjalan sebelumnya dalam meningkatkan pencapaian kinerja. Sekretaris Jenderal Andap Budhi Revianto menyatakan bahwa komitmen dari seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM penting dalam mengakselerasikan capaian kinerja, jangan sampai terjebak dalam ‘business as usual’. Ini dapat berjalan lewat fokus dan sinergitas dari semua pimpinan disetiap Satuan Kerja.
“Jangan sampai perencanaan tidak terlaksana dengan baik. Jangan sampai kita terjebak dalam ‘business as usual’.Fokus, ada sinergitas diantara kita. Lakukan pengawasan dan pengendalian secara interns dan insidentil sehingga kita mengejar target kinerja kita. Langkah-langkah akselerasi nantinya akan tertuang dalam Surat Edaran Menteri sehingga para pimpinan diminta terus melakukan pengawasan dan pengendalian secara intens dan insidentil,” kata Andap membuka Rapat Koordinasi Program Dukungan Manajemen dan Rekonsiliasi Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Semester I Tahun 2022, Senin (11/07).
Hadir di Hotel Pullman Central Park Jakarta, Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara Imam Suyudi turut didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi Rudi Hartono. Sementara itu, Kepala Divisi Pemasyarakatan Erwedi Supriyatno, Kepala Divisi Keimigrasian Ignatius Purwanto Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Alex Cosmas Pinem dan jajaran Sub Bagian Kuangan dan Barang Milik Negara mengikuti kegiatan secara virtual.
Lebih lanjut, Rekonsiliasi Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian Hukum dan HAM Semester I bertujuan untuk melakukan pencocokan data transaksi keuangan dan Barang Milik Negara sehingga tidak ada perbedaan pencatatan demi menghasilkan validitas dan akurasi data.
“Segala transaksi keuangan diperiksa secara benar karena ini akan berdampak pada sajian data laporan kita. Harapannya, laporan keuangan baik. Sebagai pimpinan kita tetapkan strategi kita, dibuat mitigasi risikonya. Harapannya, kita dapat menghasilkan Laporan Keuangan yang akurat, transparan, akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah,” lanjutnya. (HUMAS/sowat)
