Medan, 11-12 Oktober 2014 PUSHAM Unimed bekerjasama dengan SEPAHAM Indonesia (Serikat Pengajar HAM Se-Indonesia) menggelar Konferensi Nasional HAM Kedua “Hak Asasi Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan Baru Indonesia” bertempat di Ruang Sidang B Gedung Pusat Administrasi Unimed. Konferensi ini dihadiri oleh Panitia RANHAM Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang diantaranya terdiri dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara selaku Wakil Ketua Panitia RANHAM Provinsi Sumatera Utara, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, dan Kepala Sub Bidang Diseminasi HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara di Bidang Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Pembicara utama pada konferensi ini menjabat sebagai Ketua Komisi Yudisial RI dengan judul topiknya yaitu “Pengadilan yang fair untuk keadilan” dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara selaku Wakil Ketua Panitia RANHAM Provinsi Sumatera Utara dengan judul topiknya yaitu “Perlindungan Hak-hak warga binaan Pemasyarakatan di Sumatera Utara” yang membahas antara lain kendala yang dihadapi dan outputnya menuju pembinaan pemasyarakatan yang humanis yang dilaksanakan melalui secara internalisasi (sosialisasi, diseminasi, dan edukasi) pembinaan pemasyarakatan berbasis HAM di lingkungan UPT Pemasyarakatan, dibutuhkan dukungan riil politik penganggaran APBN dan APBD bagi tegaknya pembinaan pemasyarakatan berbasis HAM, komitmen aksi untuk menghadirkan kualitas pelayanan publik, komitmen aksi untuk penyelenggaraan pendidikan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, sinergitas kelembagaan penegak hukum untuk menjadikan Lembaga Pemasyarakatan sebagai muara terakhir dalam penegakan hukum dan dukungan terhadap langkah maksimal terhadap perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (sudah termasuk dalam RUU Prolegnas 2010-2014 yang diusulkan pemerintah dan masuk nomor urut 221 dari 247 RUU). (Humas)
