Kabar Kantor Wilayah

Indeks Berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI

Kanwil Kemenkumham Sumut Lakukan Koordinasi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat

ahu

Pakpak Bharat- Dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, maka menjadi tugas dan Kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk melaksanakan sosialisasi ataupun penyebaran informasi terkait dengan adanya aturan baru tersebut. Untuk itu, maka Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara lakukan koordinasi dan penyampaian informasi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat dalam rangka penyampaian informasi ini sekaligus koordinasi mengenai pengumpulan data perkawinan campur dan anak berkewarganegaraan ganda.

 

Kunjungan yang dilakukan oleh Tim dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara diterima langsung oleh ADB Kependudukan Ahli Muda (David Pandapotan Purba, SE). Dalam kunjungannya, tim menyampaikan beberapa informasi mengenai ketentuan terbaru dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, dimana terdapat pasal tambahan 3A yang memberikan kepastian dan landasan hukum terhadap status kewarganegaraan bagi anak yang belum mendaftar atau sudah mendaftar tetapi belum memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan proses Naturalisasi Anak. Pemberian informasi ini menjadi sangat penting dilakukan agar setiap anak yang lahir dari hasil perkawinan campur memiliki status kewarganegaraan selain itu juga jangka waktu pelaksanaan kebijakan ini juga hanya dibatasi selama 2 (dua) tahun sejak peraturan diundangkan yaitu 31 Mei 2024.

 

Dalam kesempatan ini tim juga melakukan pendataan mengenai pelaku perkawinan campur dan anak berkewarganegaraan ganda dengan tujuan untuk terbentuknya database anak berkewarganegaraan ganda berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia yang belum mendaftar atau sudah mendaftar tetapi belum memilih kewarganegaraan berdasarkan Pasal 3A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia sekaligus juga diharapkan agar Kantor Wilayah memiliki kemudahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait menerima dan memproses permohonan bagi anak yang belum mendaftar atau sudah mendaftar tetapi belum memilih kewarganegaraan (Layanan Pasal 3A).

ahu4

ahu3

ahu2

logo besar kuning
 
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PROVINSI SUMATERA UTARA
PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Putri Hijau No. 4, Kesawan, Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara 20112
PikPng.com phone icon png 604605   081260894926
PikPng.com email png 581646   Email Kehumasan
    kanwilsumut@kemenkumham.go.id
PikPng.com email png 581646   Email Pengaduan
    humas.kanwilsumut@gmail.com

 

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   Youtube kemenkumham
logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUMHAM
PROVINSI SUMATERA UTARA


         

  Jl. Putri Hijau No. 4, Kesawan, Medan Barat,
Kota Medan, Sumatera Utara 20112
  081260894926
  kanwilsumut@kemenkumham.go.id
  humas.kumhamsumut@gmail.com

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkumham RI