Medan - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Mhd Jahari Sitepu yang diwakili oleh Kabid HAM, Flora Nainggolan mengikuti secara terpisah melalui aplikasi zoom. Kasubbid P3 HAM, Bram L Gaol beserta Tim Operator IPK-IKM Kanwil Sumut mengikuti secara daring melalui aplikasi zoom di Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum dan HAM kegiatan Sosialisasi Pelaporan Hasil Survei Mandiri Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Triwulan III melalui aplikasi survei 3AS yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM RI(Senin, 13 November 2023)
Kegiatan diawali dengan penyampaian Laporan kegiatan oleh Bapak Daryono, dan kemudian dilanjutkan sambutan sekaligus membuka acara oleh Kepala Pusat Penelitian Kebijakan Hukum dan HAM, Dr. Syarifuddin, S.T., M.H. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. SEK-10.OT.03.02 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 dan Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor: SEK.1-OT.03.03-1035 Tanggal 3 November 2023 tentang Permintaan Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) untuk triwulan 3 pada 74 (tujuh puluh empat) satuan kerja usulan Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2023.
Disampaikan bahwa Satuan Kerja yang diusulkan wajib menyampaikan Laporan Hasil Survei Mandiri Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) periode 3 (tiga) bulan terakhir (Agustus, September dan Oktober Tahun 2023). Laporan tersebut akan menjadi bukti dukung komponen hasil dalam penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas Tahun 2023.
Selama ini Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) tidak hanya diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah yang sedang melakukan Pembangunan Zona Integritas (ZI), namun juga dilakukan oleh Tim Penilaian Nasional (TPN) sebagai rangakaian Proses Evaluasi ZI. Pada Tahun 2023 dilakukan Simplikasi Pelaksanaan Survei dimana Proses Pelaksanaan Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas pada Tahun 2023 tidak lagi menerapkan pembatasan(Kuota) pada Instansi Pemerintah.Hal ini dilakukan mengingat pembatasan (Kuota) usulan bagi instansi pemerintah yang sebelumnya diterapkan pada tahun 2022 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan arah Kebijakan Zona Integritas.
