Medan, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan agar penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan dengan memperhatikan hasil dan manfaat yang dicapai. Tahun 2021 Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja PNS dilaksanakan berdasarkan dua ketentuan, yaitu Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (Perka BKN) No. 1/2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30/2019 tentang Penilaian Kinerja PNS.
Untuk memberikan kejelasan dan keseragaman pelaksanaan penyusunan SKP tahun 2021, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Sumatera Utara melaksanakan kegiatan pendampingan penyusunan SKP Tahun 2021 kepada perwakilan masing-masing divisi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.
Sahata Marlen Situngkir selaku Kepala Bagian Umum memimpin jalannya kegiatan pendampingan penyusunan SKP 2021. Sahata menjelaskan pentingnya kegiatan pendampingan penyusunan SKP ini, mengingat banyaknya pegawai yang akan naik pangkat periode 01 April 2022 “akan ada sekitar 1520 orang pegawai yang akan naik pangkat periode 01 April 2022” kata Sahata di Ruang Saharjo lantai 1 Kantor Wilayah (Selasa, 18/01/22) "SKP 2021 ini akan di perlukan sebagai data pendukung untuk kenaikan pangkat yang akan di upload dalam aplikasi MonWAI" lanjutnya
Sahata berharap agar kegiatan pendampingan penyusunan SKP 2021 ini dapat memberikan hasil berupa terselesaikannya SKP 2021 dari setiap pegawai “Harapannya dengan kegiatan pendampingan ini kita sudah bisa menyusun dan menyelesaikan SKP 2021 dan di akhir bulan ini sudah bisa kita laporkan” harapnya
Sarjani Pasaribu selaku Analis Kepegawaian Ahli Muda menjadi narasumber menjelaskan cara penyusunan SKP 2021 sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2022 tentang Tata cara Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021 (Humas/FM)
