Jakarta - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Mhd. Jahari Sitepu hadari Kegiatan Anugerah Legislasi Tahun 2023, Rapat Kerja Teknis Dirjen Peraturan Perundang-Undangan dan Kongres Ikatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Indonesia (IP3I). Kegiatan ini mengusung tema Regulasi Berkualitas dan Berintegritas Menuju Indonesia Emas 2045, bertempat di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara. (Selasa, 21/11/2023)
Kegiatan diawali dengan penyampaian laporan ketua panitia pelaksana yang disampaikan oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan, Asep Nana Mulyana dan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud M.D. “Indonesia menganut sistem hukum eropa continental, dimana segala bentuk peraturan hukum haruslah dalam bentuk tertulis. Undang-Undang sendiri menjadi sumber hukum yang utama, pada medio tahun 1950-an tata hukum kita masih terbilang kacau belum hal inilah yang menjadi salah satu latar belakang munculnya Ditjen PP. Adanya unit khusus yang menangani peraturan perundang-undangan perlahan-lahan disusun suatu hierarki peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada terciptanya suatu tertib hukum. Saya berharap kedepannya kualitas peraturan perundang-undangan yang dihasilkan akan semakin berkualitas dan mendukung kemajuan bangsa, tutur Mahfud.
Kegiatan dilanjutkan dengan sambutan yang disampaikan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly. Mengawali sambutannya Yasonna menyampaikan kita harus siap untuk menghadapi Indonesia Emas pada 2045 mendatang, kita berharap pada saat itu Indonesia dapat menjadi negara maju dan masuk peringkat 10 besar.
“Saya sangat setuju denga napa yang di sampaikan Pak Mahfud, bahwa untuk mendukung kemajuan bangs akita harus memiliki suatu peraturan perundang-undangan yang berkualitas disamping adanya tertib hukum itu sendiri. Ditjen PP harus terus bertranformasi dengan melakukan kinerja yang efektif dan efisien, hal ini harus di ikuti oleh Kantor Wilayah dalam memberikan pelayanan Pembentukan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di wilayah. Saya juga sangat mendukung penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001 pada Ditjen PP, hal ini tentunya akan menjadikan Legal Drafter kita lebih berintegritas,” ucap Yasonna.
Pada Kegiatan ini Menkumham menyerahkan penghargaan kepada Kemenko Polhukam sebagai Mitra Strategis Kemenkumham dan diterima langsung oleh Menkopolhukam. Selain itu Menkumham juga Anugerah Legislasi Daerah Tahun 2023 pada perwakilan Kanwil Kemenkumham, Pemda, DPRD dan Tim Penyusun KUHP Nasional.
Turut hadir Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Alex Cosmas Pinem, Kepala Bidang Hukum, Bintang Napitupulu dan Perwakilan Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Kanwil Kemenkumham Sumut.
