Medan- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia Sumatera Utara beserta jajarannya mengikuti Apel Pagi Penguatan ASN Kemenkumham di Era New Normal dan Pembangunan Zona Integritas Bagi 520 Satuan Kerja Menuju WBK-WBBM Tahun 2020 yang dipimpin langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly secara virtual melalui aplikasi zoom. Apel pagi disiarkan langsung dari Lapangan Upacara Kemenkumham R.I, Rasuna Said, Jakarta Selatan (Senin, 03/08/2020).
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkomitmen untuk terus mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Untuk itu, tahun ini Kemenkumham kembali mengusulkan pembangunan Zona Integritas (ZI) 520 Satuan Kerja (Satker) kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) selaku Tim Penilai Nasional.
Yasonna berpesan kepada seluruh ASN Kemenkumham agar termotivasi dan lebih terpacu untuk terus bekerja keras terutama dalam meningkatkan dan menjaga integritas. "Kuncinya adalah tingkatkan pemahaman pembangunan Zona Integritas mulai dari tingkat Pimpinan sampai ke seluruh anggota unit kerja," tuturnya.
Yasonna memerintahkan agar seluruh Tim Kerja melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala, memantau hasil Survey Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). "Hasilnya harus menunjukkan Trend Positif, sehingga pada saat penilaian akhir oleh Tim Penilai Nasional (TPN) semua kriteria yang dipersyaratkan dapat kita penuhi," ucap Yasonna.
Pada kesempatan ini, Yasonna menegaskan bahwa tidak ingin program pembangunan Zona Integritas ini hanya di atas kertas semata namun harus dirasakan hasilnya oleh masyarakat. "Program Pembangunan Zona Integritas harus benar-benar berjalan dan hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," kata Yasonna.
Tahun lalu, Kemenkumham mengusulkan 139 Satker, dan berhasil mendapatkan 43 Satker pembangunan Zona Integritas dengan 39 Satker berpredikat WBK dan 4 Satker berpredikat WBBM. Untuk itu, dalam mewujudkan hal ini kembali ASN Kemenkumham harus bisa memastikan bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bersih dari praktek percaloan, bebas pungli, memberikan pelayanan secara responsif, prosedur yang jelas, biaya yang transparan, dan kepastian waktu penyelesaian.
"Saya percaya bahwa dalam mewujudkan Zona Integritas tentu banyak menghadapi tantangan dan hambatan, tetapi adanya tantangan dan hambatan tersebut jangan menjadi kendala dalam mewujudkan WBK dan WBBM. Jadikan tantangan dan hambatan menjadi peluang untuk melakukan yang terbaik dengan mengerahkan kemampuan dan daya upaya yang kita miliki," tambahnya.
Selain itu, Yasonna memerintahkan kepada Seluruh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi berperan aktif dan saling bersinergi untuk terus meningkatkan pemahaman dan internalisasi pembangunan Zona Integritas seluruh Satker di wilayahnya. "Saya ingin agar setiap wilayah menargetkan minimal 70% dari satuan kerja yang diusulkan untuk bisa meraih predikat WBK/WBBM pada tahun 2020," ucapnya.
Kemenkumham sendiri telah banyak menorehkan prestasi dan terobosan pelayanan yang menghadirkan berbagai inovasi. "Sudah saatnya terobosan dan inovasi terbaik yang sudah ada dan bermanfaat untuk masyarakat kita jadikan sebagai best practices standar pelayanan, sehingga kita dapat memastikan bahwa Kemenkumham memiliki standar pelayan prima," ujar Yasonna.
