Medan – Sebagai sarana sosialisasi hasil penelitian dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, kali ini kegiatan diskusi daring Obrolan Peneliti (OPini) mengambil tema “Kualitas Layanan Bantuan Hukum Sebagai Perwujudan Akses Keadilan”. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, Imam Suyudi mengikuti kegiatan ini secara virtual di Ruang Kerjanya. (07/04)
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu bekerjasama dengan Balitbangkumham ini dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Sri Puguh Budi Utami, yang menyampaikan dengan terbitnya UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Kemenkumham menjadi leading sektor dalam melaksanakan tugas pemberian layanan bantuan hukum yang didasarkan kepada UUD 1945 yaitu “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Selanjutnya jaminan dan perlindungan tersebut kemudian diimplementasikan salah satunya dengan pemberian bantuan hukum.Sejak diterbitkannya UU No. 16 Tahun 2011, pelaksanaan bantuan hukum sudah dilakukan dan dengan berjalannya waktu semakin sempurna dengan hadirnya berbagai aplikasi yang memudahkan penerima bantuan hukum untuk mengakses.
Lebih lanjut Sri Puguh Budi Utami menyampaikan di tahun 2021 Balitbangkumham menyelenggarakan penelitian yang topiknya sangat aktual yaitu bagaimana Kualitas Layanan Bantuan Hukum yang diberikan oleh jajaran Kemenkumham sebagai Perwujudan Akses Keadilan. Dari kuesioner yang telah disebar ke 33 Kanwil, didapatkan feedback dimana ditemukan masih ada permasalahan dalam pemberian bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi. Permasalahan yang ditemukan antara lain Layanan bantuan hukum belum berpihak pada kelompok rentan; Peran paralegal belum optimal; Persebaran OBH tidak merata; dan Akses layanan bantuan hukum, secara prosedural masih menyulitkan masyarakat.
Sri Puguh juga menyampaikan didalam mengukur kualitas Layanan berdasarkan PermenPAN RB No. 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat, dengan indikator yang ditetapkan disana yaitu prinsipnya transparan, partisipatif, akuntabel, berkesinambungan, berkeadilan dan netralitas, serta PermenPAN RB No.17 Tahun 2017 tentang Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Layanan Publik.
“Mengapa dilaksanakan OPini ialah dalam rangka mempublikasikan hasil penelitian dari teman-teman peneliti di Balitbangkumham diperlukan satu mekanisme agar rekomendasi dalam hasil penelitian ini dapat dipublikasikan secara masif melalui kegiatan obrolan peneliti. Kami berharap melalui kegiatan OPini, ibu bapak dapat memberikan masukan-masukan penting dan strategis sehingga semakin menyempurnakan hasil rekomendasi yang dibuat teman-teman peneliti.”, tutup Sri Puguh.
Kegiatan OPini kali ini menghadirkan Narasumber yang terdiri dari Prof. Dr. Herlambang, S.H, M.H (Guru Besar Hukum Pidana Universitas Bengkulu), Betra Sarianti, S.H, M.H (Ketua LKBH Universitas Muhammadiyah Bengkulu), dengan pemateri dari Penelita Pertama Balitbangkumham Junaidi Abdillah, S.Sos, serta moderator Anggi Ningrum (Penyiar radio semarak 87,7 FM).
