Medan- Keseriusan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara dalam upaya meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada hari ini Senin (13/09) diuji kelayakannya oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI secara tatap muka di Ruang Soepomo, Kantor Wilayah. Tim Penilai Internal (TPI) Itjen Kemenkumham ini berjumlah 4 (empat) orang, dimana Eri Irawan sebagai Ketua Tim.
Kegiatan penguatan ini diikuti oleh seluruh Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kantor Wilayah Sumatera Utara. Tim Kerja ini dibentuk berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah Imam Suyudi sekaligus sebagai Penanggung Jawab, sedangkan Ketua Pembangunan Zona Integritas adalah Kepala Divisi Administrasi Betni Humiras Purba bersama Wakil Ketua yaitu Kepala Divisi Divisi lainnya yang membawahi 6 (enam) Koordinator Bidang area pembangunan ZI yaitu; Bidang Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan sistem manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, serta Penguatan Akuntabilitas Pelayanan Publik.
Mengawali penilaian, Ketua Tim TPI memberikan arahan singkat sebelum memasuki acara inti, “ Kami memberikan apresiasi kepada Kakanwil dan seluruh jajaran Tim Kerja Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Kanwil Sumut yang sudah mengkoordinasikan seluruh UPT diwilayah Kanwil Sumut dalam pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM“, ujar Ketua Tim Eri Irawan.
Usai arahan dari Ketua Tim, kemudian dilanjutkan dengan paparan dari Imam Suyudi yang dimulai dari pengenalan Tim Pokja dan dilanjutkan dengan pemaparan secara lugas terkait profil kantor dan 6 area perubahan yang telah dinilai oleh Tim Penilaian Internal (TPI).
“Semua area perubahan ini telah dilaksanakan dengan baik oleh kantor wilayah sesuai dengan rencana kerja, bahkan kanwil Sumut sendiri telah membuat inovasi yaitu aplikasi Sahabat Kusuma yang hingga saat ini tidak dimiliki oleh kanwil lainnya”, ungkap Kakanwil.
Di tengah pandemi COVID-19 saat ini dengan pemberlakuan PPKM dan pembatasan tatap muka, pemberian pelayanan kepada masyarakat menjadi terhambat. Menyikapi hal tersebut Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara hadir dengan inovasi "Sahabat KUSUMA" sebagai layanan digital yang memecahkan masalah pelayanan dalam masa pandemi. Dirinya berharap aplikasi Sahabat KUSUMA ini nantinya juga dapat berbicara ditingkat nasional sehingga pemanfaatannya dapat dirasakan oleh kanwil lain.
Setelah paparan dari Kakanwil selesai, rangkaian kegiatan selanjutnya adalah sesi tanya jawab dari Tim Penilai Internal (TPI) kepada Tim Pokja. Dalam sesi tanya jawab yang berlangsung 1 jam lebih ini cukup banyak pertanyaan yang diajukan oleh Tim Penilai Internal (TPI) guna memastikan kesesuaian data dukung yang telah diupload sebelumnya melalui aplikasi E-RB sudah benar-benar dilaksanakan oleh kanwil Sumut. Hal ini mengingat terdapat 2 komponen dalam penilaian data dukung yaitu komponen pengungkit meliputi 6 program bidang (Manajemen perubahan, Penataan tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas pelayanan publik) dan Komponen Hasil.
Bila dilihat dari jalannya sesi tanya jawab, Tim Pokja Kanwil Sumut mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik sehingga mendapat apresiasi dan nilai positif dari Tim Penilai Internal Inspektorat Jenderal Kemenkumham. Diharapkan dengan telah selesainya penilaian dan penguatan ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara akan lulus ke tahap selanjutnya yaitu penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN) dari MenPAN-RB. Sehingga harapan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) akan tercapai.
