Medan - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara (KUSUMA) melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK-IKM) di Balai Harta Peninggalan (BHP) Medan, Kamis (15/07/2021).
“Pelaksanaan survei ini wajib dilakukan oleh seluruh Satuan Kerja. Jika ada kesulitan dalam pelaksanaan survei ini, kami dari Kanwil siap membantu,” Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Bram Gun Sauluslumban Gaol.
Pada kesempatan ini disampaikan juga beberapa kendala yang dialami BHP dalam pelaksanaan survei. Menanggapi hal ini, Tim dari KUSUMA dengan sigap menjelaskan solusi yang dapat dibuat demi pelaksanaan survei baik eksternal dengan tetap memprioritaskan kepuasan Masyarakat pengguna layanan maupun pada survei internal yang diisi oleh pegawai setiap bulannya. KUSUMA juga turut mempraktikkan tata cara pengisian survei.
“Kami akan segera menyiapkan PC khusus di depan untuk mempermudah pelaksanaa survei kepada masyarakat. Kami juga akan pastikan survei akan dilaksanakan oleh setiap masyarakat yang datang dan menerima pelayanan di sini,” ucap Sekretaris BHP Medan, Syuhada.
Pihak BHP sendiri mengaku sudah menyiapkan barcode dan banner dalam pelaksanaan survei IPK-IKM. Kedepannya, satu buah PC akan standbye untuk pengisian survei dan petugas akan semakin serius dalam pengisian survei kepada pengguna layanan.
Adapun pengisian survei IPK-IKM merupakan salah satu syarat dalam pengusulan Satuan Kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Sementara itu, BHP Medan diingatkan juga agar tetap memenuhi data dukung Lembar Kerja Evaluasi melalui aplikasi E-Reformasi Birokrasi untuk usulan kontestasi pada tahun selanjutnya. (HUMAS/FM)
