Medan, Memenuhi undangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara yang di pimpin Kepala Kantor Wilayah Sutrisno di damping Para Kepala Divisi, Para Pejabat Administrator, Para Pejabat Pengawas, Para Pegawai pengelola Keuangan dan BMN sarta Para Bendahara Pengeluaran mengikuti kegiatan Soft Entry Meeting Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM TA 2020 melalui Teleconference bertempat di Aula Lantai I Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Jalan Putri Hijau No.4 Medan.(Senin/25 Januari 2021)
Inspektur Jenderal Kemenkumham Komjen Andap Budhi Revianto sekaligus Plt Sekjen Kemenkumham serta Auditor Utama Keuangan Negara I BPK RI Novy GA Pelenkahu menjadi Narasumber dalam kegiatan ini.
Kemenkumham berturut-turut berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tahun 2015 hingga 2019. Andap berharap agar opini WTP masih dapat di pertahankan Kemenkumham. "Saya berharap, di tahun 2020, opini WTP dapat terus dipertahankan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana yang telah diraih pada tahun-tahun sebelumnya," ungkap Andap
Untuk dapat meraih opini WTP, ada langkah-langkah yang harus dilakukan, di antaranya optimalisasi hasil atas penggunaan anggaran belanja, hingga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut atas temuan pemeriksaan.
Ada 3 jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK yaitu Pertama, Pemeriksaan Keuangan, untuk menilai kewajaran laporan keuangan. Kedua, Kinerja, untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan menilai aspek ekonomi, dan Ketiga Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), berguna untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa.
Novy menekankan bahwa pentingnya pemeriksa untuk membangun komunikasi pemeriksaan yang baik agar terwujud komunikasi yang efisien dan efektif di seluruh proses pemeriksaan. Komunikasi pemeriksaan yang baik nantinya akan menjadikan proses pemeriksaan berjalan dengan lancar dan hasil pemeriksaan dapat dimengerti dan ditindaklanjuti oleh pihak yang bertanggung jawab atau para pemangku kepentingan terkait. Pemeriksaan itu bertujuan untuk menilai kewajaran penyajian Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2020 dengan memperhatikan sejumlah kriteria. Novy juga mendorong penguatan dari Inspektorat Jenderal untuk mendukung efektivitas sistem pengendalian internal. "Kami melihat efektivitasnya. Saya minta teman-teman di Itjen, khsusunya terkait metodologi. Saya ingin lihat bagaimana menguatkan Itjen di Kementerian. Harapan saya dengan review ini ada penguatan," ungkap Novy
Menurut Novy, sasaran pemeriksaan diarahkan pada aspek-aspek berikut:
- Akun dan asersi yang menjadi fokus pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Tujuan dan Harapan Penugasan LK Kemenkumham Tahun 2020;
- Perubahan kebijakan dan sistem akuntansi, serta pengembangan sistem informasi pelaporan keuangan selama tahun 2020
- Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenkumham tahun-tahun sebelumnya.
Novy GA Pelenkahu menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu:
- Keterbukaan dan kelengkapan data/ informasi dari jajaran Satuan Kerja, serta klarifikasi dalam proses pemeriksaan sangat penting untuk menghindari kesalahan judgement pemeriksa;
- Peran aktif dari Satuan Pengawasan Internal dalam pendampingan terkait pemeriksaan sangat menentukan efektivitas pemeriksaan BPK;
- Tim BPK dan jajaran Satuan Kerja yang diperiksa melaksanakan protokol kesehatan secara ketat dan konsisten.
(Humas/FM)
