Medan (6/3) Dilaksanakan Rapat Panitia Pokja ULP Konsultan Pengawas dihadiri oleh PPK, Panitia Pokja ULP dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara dan Panitia Pengawas Pembangunan RUTAN Humbang Hasundutan, LAPAS Pemuda Langkat, dan LAPAS Narkotika Langkat, bertempat di Ruang Rapat Lantai 1 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara.
Rapat di buka oleh Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara selaku PPK. Adapun hasil rapat tersebut sebagai berikut : Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara selaku Pejabat PPK memberikan saran kepada Panitia Pengawas atas petunjuk dari Staf Ahli dari BPK RI yaitu Agar calon penyedia jasa memberikan paparan atau persentase kepada Panitia Pengawas, Jangan memandang perusahaan siapa yang akan dimenangkan karena prosedur saat ini sudah transparan dan siapapun dapat melihat dokumen-dokumen yang masuk ke Panitia termasuk Tim Inspektorat Jenderal dari pusat, Zaman sudah berubah, pimpinan sudah berganti saat ini banyak perusahaan fiktif yang hanya menumpang nama, dan Jangan ada yang menjual dokumen kepada pihak lain agar dapat dimenangkan (jangan ada KKN) sebab seluruh pelelangan diserahkan sepenuhnya kepada Panitia yang merupakan pesan dari Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara. Beliau juga berharap kepada Inspektorat Jenderal agar mendampingi panitia lelang, bukan menyikut panitia lelang, kenapa BPK RI bisa membimbing panitia lelang sedangkan di Kementerian kita belum bisa. Inilah yang menjadi kelemahan Inspektorat Jenderal hingga saat ini.
Selanjutnya pengarahan oleh Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara selaku PPK, Beliau menyampaikan bahwa Beliau baru ditunjuk langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, Beliau menganggap tugas ini sebagai amanah yang harus dilaksanakan walaupun SK belum di terima. Beliau mengharapkan kepada seluruh panitia agar Bekerja secara profesional karena secara struktural dan sebagai anggota kita sudah menandatangani Pakta Integritas sebagai acuan kita berbuat jujur, Jangan memberi janji kepada calon penyedia jasa, Jika ada yang mendesak tolong segera diinformasikan agar jangan ada yang curiga ataupun salah paham terhadap sesama panitia, dan Saling koordinasi dalam bekerja, komitmen, dan jaga kredibilitas sebagai tolak ukur untuk kemajuan bersama. Saat ini kita sudah lebih mudah karena sudah mulai didampingi oleh tim dari BPKP RI, USU dan Kementerian PU RI, hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara selaku PPK.
Selanjutnya pengarahan dari Kepala Bagian Penyusunan Program dan Laporan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara selaku Ketua ULP. Beliau mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan pengarahan saat ini. Beliau baru dilantik dan ditugaskan sebagai Kepala Bagian Penyusunan Program dan Laporan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara dan pada tanggal 22 Januari 2014 diberi tugas sebagai Ketua ULP Pokja. Beliau mengharapkan "marilah kita bekerja sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012" dan Meningkatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 dilaksanakan secara tulus. (Humas)
