Kabar Kantor Wilayah

Indeks Berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI

Pengambilan Sumpah Janji Anggota MPD, Notaris dan PPNS Provinsi Sumatera Utara

(Medan, 27 Februari 2017) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Ibnu Chuldun, didampingi Kadiv. Administrasi (Imam Jauhari), Kadiv. Pelayanan Hukum (M. Yunus Affan) dan Kadiv. Imigrasi (Yudi Kurniadi), hari ini mengambil sumpah janji anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD), Notaris dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi Sumatera Utara di Aula Pengayoman Kantor Wilayah lt. V jl. Putri Hijau No. 04 Mean.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah mengatakan bahwa Notaris sebagai Pejabat Publik harus memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan terkait kenotariatan. Satu hal yang terpenting diketahui dan wajib bagi notaris yaitu memberikan jasa hukum kenotariatan secara ‘cuma-cuma’ kepada masyarakat yang tidak mampu. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan notaris, Kemenkumham RI membentuk MPP, MPW, dan MPD. Salah satu Tugas Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah adalah melakukan pemeriksaan setidaknya 1 kali dalam 1 tahun terhadap pelaksanaan jabatan notaris sebagaimana diatur dalam UU Jabatan Notaris. (Humas Kanwil)

IMG 7531

IMG 7532

IMG 7534

IMG 7533

 

logo besar kuning
 
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PROVINSI SUMATERA UTARA
PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Putri Hijau No. 4, Kesawan, Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara 20112
PikPng.com phone icon png 604605   081260894926
PikPng.com email png 581646   Email Kehumasan
    kanwilsumut@kemenkumham.go.id
PikPng.com email png 581646   Email Pengaduan
    humas.kanwilsumut@gmail.com

 

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   Youtube kemenkumham
logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUMHAM
PROVINSI SUMATERA UTARA


         

  Jl. Putri Hijau No. 4, Kesawan, Medan Barat,
Kota Medan, Sumatera Utara 20112
  081260894926
  kanwilsumut@kemenkumham.go.id
  humas.kumhamsumut@gmail.com

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkumham RI