Medan - Setelah disosialisasikan pada tanggal 1 Agustus 2022 lalu, kini Pendaftaran E-Katalog Sektoral Kementerian Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara resmi dibuka. Kamis, (04/08/2022).
E-Katalog Sektoral Kementerian Hukum dan HAM sendiri merupakan salah satu strategi dalam rangka pemulihan ekonomi sekaligus wujud nyata atas amanah yang diterima Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan percepatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana tertulis dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022.
"Kita ketahui bersama bahwa pandemi sangat mempengaruhi kondisi ekonomi nasional saat ini. Pemerintah mengupayakan sebesar-besarnya peran aktif para pelaku usaha, khususnya usaha mikro kecil dan menengah, dalam proses pengadaan barang dan jasa dengan menerapkan kebijakan perencanaan pengadaan dimana minimal 40 persen perencanaan pengadaan yang akan dilakukan menggunakan produk dalam negeri demi memberdayakan pelaku usaha," ujar Hidayah, Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Madya Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), dalam sambutannya pada kegiatan Pembukaan Pendampingan Pelaksanaan Pendaftaran E-Katalog Sektoral Kementerian Hukum dan HAM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.
Tidak hanya untuk pemulihan ekonomi, keberadaan E-Katalog Sektoral Kementerian Hukum dan HAM juga memiliki manfaat yang nyata bagi para pelaku usaha karena proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM ke depannya akan bergantung penuh pada data yang ada di dalam E-Katalog Sektoral Kementerian Hukum dan HAM ini.
"Kementerian Hukum dan HAM memiliki komitmen yang kuat, sebagaimana intruksi Menteri Hukum dan HAM bahwa ke depannya untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa agar menggunakan E-Katalog Sektoral ini. Jadi, Bapak dan Ibu kami himbau agar menggunakan waktu ini untuk mendaftarkan produk masing-masing di E-Katalog Sektoral Kementerian Hukum dan HAM," himbau Hidayah.
Himbauan tersebut juga diberikan oleh Kepala Bagian Umum, Sahata Marlen Situngkir dalam sambutan yang disampaikannya selaku Ketua Sekretariat Perwakilan UKPBJ Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Marlen berharap kegiatan hari ini bisa membangun sinergitas antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dengan para pelaku usaha di Provinsi Sumatera Utara.
"Kami akan mendampingi dan membimbing Bapak/Ibu untuk mendaftarkan produknya pada E-Katalog ini. Mari bangun kerjasama dan sinergitas yang baik agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa selanjutnya dapat berlangsung dengan lebih sehat, aman, transparan, dan akuntabel," ujar Marlen.
Terdapat enam etalase yang ada pada E-Katalog Sektoral Kementerian Hukum dan HAM, mulai dari Etalase Makanan dan Minuman sampai dengan Etalase Produk Sandang Tahanan Narapidana Anak. Terhitung per 3 Agustus 2022, terdapat setidaknya 345 produk tayang pada E-Katalog Sektoral Kementerian Hukum dan HAM.
Turut hadir pada kegiatan kali ini Kepala Subbagian Pengelola Keuangan dan Barang Milik Negara, Maraulina, selaku Sekretaris Sekretariat Perwakilan UKPBJ Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara serta Para Pelaku Usaha di Provinsi Sumatera Utara.
