Sibolga - Semangat awali tahun dengan optimisme yang kuat belum afdal jika tidak dilengkapi dengan persiapan yang matang. Itu prinsip yang dibawa Tim Subbagian Hubungan Masyarakat (Humas), Reformasi Birokrasi (RB), dan Teknologi Informasi (TI) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara saat menyambangi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Sibolga. Kamis, (30/12/2021).
Persiapan tersebut dilakukan dengan memberi penguatan-penguatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari. Secara khusus, Tim Subbag Humas, RB, dan TI memberi penguatan mengenai empat dari banyak tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Tim Subbag Humas, RB, dan TI, yaitu Pembangunan Zona Integritas, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Pengaduan, dan Kehumasan.
"Ada empat hal yang kami mau bahas di sini, mengenai E-RB untuk pengumpulan data dukung Pembangunan Zona Integritas, Sistem Informasi Pelayanan Publik atau SIPP, SIPIDU untuk pengaduan, dan One Day One News untuk Kehumasan", ujar Bambang Suhendra, Kepala Subbagian Humas, RB, dan TI.
Diskusi santai mengenai empat topik tersebut sangat penting mengingat masing-masing topik berpengaruh kepada Satuan Kerja, seperti salah satunya program One Day One News yang bertujuan untuk membangun citra positif Satuan Kerja di mata masyarakat melalui pemberitaan-pemberitaan positif mengenai pelaksanaan kegiatan dan kinerja Satuan Kerja, secara khusus Lapas Kelas IIA Sibolga. Begitu pula mengenai pengaduan masyarakat, tindak lanjut yang cepat terhadap pengaduan yang dibuat oleh masyarakat dapat memberikan citra positif terhadap ketanggapan Satuan Kerja dalam menghadapi kritik yang masuk.
Tidak hanya citra positif, pemanfaatan secara maksimal Sistem Informasi Pelayanan Publik juga dapat membantu masyarakat untuk memahami alur pelayanan di Satuan Kerja, menciptakan kemudahan bagi Satuan Kerja untuk memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat. Dan yang tak kalah penting dari ketiga lainnya adalah mengenai pengumpulan data dukung Pembangunan Zona Integritas di Satuan Kerja melalui Aplikasi E-RB. Data dukung tersebut merupakan parameter utama dalam penilaian bagi Satuan Kerja agar bisa mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di tahun 2022.
Oleh karenanya, penguatan mengenai keempat topik di atas menjadi krusial dan diharapkan dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan ke depannya.
