Medan – Kegiatan Fasilitasi Ketatalaksanaan dan Kelembagaan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara berlanjut pada hari kedua. Masih di tempat yang sama di Cendana 3 Meeting Room Hotel Grandhika Setiabudi Medan, Ketatalaksanaan dan Kelembagaan serta Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi topik yang dibahas kali ini demi peningkatan Penataan Tata Laksana pada Satuan Kerja jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara , Kamis (11/5).
Sri Mulyati, Analis Kepegawaian Madya dari Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM beserta Tim hadir sebagai Narasumber pada hari kedua ini. Kegiatan ini merupakan bagian dari penataan tata laksana.
Seperti diketahui, penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur yang jelas serta terukur pada pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).
Dimulai dengan memberikan materi mengenai Ketatalaksanaan dan Kelembagaan, Narasumber selanjutnya akan memaparkan hasil Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan kemudian dilanjutkan dengan pendampingan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Operasional (SOP).
Para Pejabat Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara yang menjadi peserta dalam kegiatan ini terlibat aktif selama mengikuti jalannya kegiatan.
(humas/sowat)
