Medan, Memperingati Hari Pers Nasional pada 09 Februari 2023 yang puncaknya akan diadakan di Medan, Direktorat Jenderal HAM menyelenggarakan Media Dialogue dengan tema “HAM dan Kebebasan Pers” dan Launching Studio Podcast Ditjen HAM. Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara turut serta ambil bagian, hadir secara virtual dalam kegiatan Media Dialogue HAM dan Kebebasan Pers.
Hadir sebagai pembicara Plt. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Mualimin Abdi, Bambang Gunawan Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Aidir Amin Daud.
Dalam kesempatannya Mualimin menyampaikan bahwa HAM pada umumnya membahas tentang kebebasan, kemerdekaan namun HAM harus di damping dengan instrumen hukum. “kita harus memahami betul, setiap kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak boleh kita hanya berbicara hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu harus selalu berdampingan jalannya dengan instrumen hukum, harus ada aturannya.” kata Mualimin (Selasa,07/02/23)
Sama halnya ketika berbicara tentang instrumen hukum tanpa ada HAM di dalamnya maka, instrument hukum itu sifatnya represif. Sesuai dengan pasal 28J ayat 2 UUD 1945 Tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara menyebutkan (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.(Humas/FM)
