MEDAN – Mantapkan persiapan penyelenggaran peringatan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) ke-77 tahun 2022 yang jatuh pada tanggal 18 Agustus 2022, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Imam Suyudi; Kepala Divisi Administrasi, Rudi Hartono; Kepala Divisi Pemasyarakatan, Erwedi Supriyatno serta Kepala Subbagian Humas, RB dan TI mengikuti Rapat Koordinasi, Rabu (29/06).
“Kita akan membahas rencana garis besar hari lahir Kemenkumham yang kita sebut Hari Dharma Karya Dhika ke-77 tahun 2022. Teman-teman juga harus tau sejarahnya dari awal lahirnyanya Kemenkumham ini sejalan dengan lahirnya Indonesia, dimana PPKI telah membahas pembentukan 13 Kementerian, salah satunya Kemenkumham,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Andap Budhi Revianto selaku Ketua Umum Panitia Penyelenggara HDKD ke-77 mengawali kegiatan.
Jenis, time schedule serta rangkaian kegiatan HDKD ke-77 tahun 2022 dibahas dalam rapat ini. Andap meminta selama masa persiapan, jajaran merencanakan dan menyiapkan dengan matang agar segala kegiatan terlaksana dengan baik dan intens melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan ini serta melakukan langkah-langkah kedaruratan saat diperlukan.
“Untuk itu, dimohon untuk segera menyiapkan segala kebutuhan administrasi, menyusun timeline, menyiapkan operasionalisasi kepanitiaan, penggelaran semarak HDKD ke-77, penyusunan rencana kebutuhan dukungan anggaran, pelantikan POP dan rapat antar bidang,” lanjutnya.
Mengangkat tema “Dengan Semangat Kebersamaan, Kita Tingkatkan Kinerja Kemenkumham Semakin PASTI dan BerAKHLAK”, peringatan HDKD tahun ini menunjukkan adanya Keberlanjutan program dari peringatan ditahun lalu.
Sementara itu, mengikuti Rapat secara virtual dari Ruang Saharjo, Imam menyampaikan bahwa pihaknya akan segera mengatur pelaksanaan kegiatan HDKD ke-77 dengan sematang-matangnya. “Kita akan segera mengatur pelasksanaan kegiatan ini, kita akan buat ancang-ancang sehingga pelaksanaan peringatan HDKD di tahun ini berjalan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan, terlebih lagi demi Kementerian Hukum dan HAM yang semakin maju,” kata Imam.
(HUMAS/sowat)
