Medan – Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kemenkumham Sumut, Betni H. Purba, didampingi Kabag BPHM, Sahata Marlen Situngkir dan Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara, Maraulina secara resmi membuka kegiatan Pra Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Periode Semester I TA.2020 secara daring melalui aplikasi zoom. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula lt. 5 Kantor Wilayah, diikuti seluruh staff pengelola keuangan dan BMN yang berasal dari Kantor Wilayah dan Operator BMN dan Saiba dari Unit Pelaksana Teknis se-Sumatera Utara. Kamis (2/7/2020).
Dalam arahannya Betni menyampaikan secara umum masih terdapat banyak permasalahan dalam Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2019 yang memerlukan perbaikan antara lain Masih terdapat Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK) akibat adanya perbedaan saldo antara Sistem Akuntasi Instansi (SAI) yang diupload oleh Satuan Kerja dengan Sistem Akuntansi Pusat (SIAP) dari Kementerian Keuangan; Selisih Monitoring Rekonsiliasi Internal akibat adanya perbedaan nilai aset antara aplikasi SAIBA dengan SIMAK BMN; Selisih Monitoring Rekonsiliasi SP2D BMN Akun 53 akibat adanya perbedaan dokumen, tanggal, atau saldo belanja modal antara aplikasi SAIBA dengan SIMAK BMN; Selisih Transfer Keluar/ Transfer Masuk antara Satuan Kerja pengirim dengan Satuan Kerja Penerima; Terdapat Saldo Tidak Normal; Terdapat Aset Belum Diregister; Realisasi Belanja Melebihi Pagu; Hibah yang Belum Disahkan; Belanja Aset Tetap di bawah Nilai Kapitalisasi (Ekstrakomptabel) dan Terdapat penggunaan akun yang tidak sesuai proses bisnis Kementerian Hukum dan HAM.
Meskipun dalam kondisi sekarang ini tidak dapat bertatap muka secara langsung, Saya menekankan bahwa hal tersebut tidak mengurangi komitmen kita dalam upaya untuk memperbaiki permasalahan dalam Laporan Keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat, transparan, dan akuntabel serta tepat waktu, ucap Betni.
Seluruh peserta Operator SAIBA dan SIMAK BMN agar melaksanakan kegiatan Prarekonsiliasi ini dengan maksimal dan wajib mengikuti kegiatan Prarekonsiliasi dari awal hingga akhir acara sehingga laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, benar-benar merupakan laporan keuangan yang akurat, transparan dan akuntabel serta tepat waktu. Dengan Tatanan Normal Baru, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara PASTI Produktif dan dapat mempertahankan WTP, tutup Betni. (HUMAS/AN)
