Medan- Seorang Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa harus berani mengatakan TIDAK saat ada penekanan dari segala pihak. Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Barang Milik Negara Sekretariat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Haris Sukamto saat memberikan sambutan pada pembukaan kegiatan Webinar Penguatan dan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa yang akan berlangsung pada tanggal 25 Agustus-27 Agustus 2020.
Dalam arahannya, Haris Sukamto menyampaikan perlunya komitmen mulai dari sekretariet wilayah dan Pejabat Pengadaan Barjas dalam menjalankan proses pengadaan yang benar.
"Perlunya komitmen menjalan proses pengadaan barang dan jasa yang benar dan bersaing secara fair dan berani katakan tidak saat ada penekanan dari segala pihak", ucap Haris Sukamto kepada seluruh peserta melalui aplikasi zoom meeting yang sedang berlangsung.
Menurutnya, kegiatan ini juga sekaligus bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa khususnya pekerjaan jasa konstruksi dan tindak lanjut atas rekomendasi APIP serta temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Oleh sebab itu, setiap kanwil akan mengikuti kegiatan sesuai dengan sesi yang ditentukan.
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh kantor wilayah, salah satunya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara yang diwakili oleh Sekretaris UKPBJ Sekretariat Wilayah Sumatera Utara Maraulina Simbolon, Pejabat Fungsional Pengadaan Barjas Ali Putra serta staf BMN kanwil Sumut. (HUMAS/RAD)
