Medan – Peningkatan pelayanan keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara terlihat nyata. Bersama dengan Direktorat Kerja Sama Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Kemenkumham Sumut membahas Perjanjian Kerja Sama (PKS) pembentukan Unit Kerja Keimigrasian (UKK) di Kabupaten Mandailing Natal, Kamis (23/9).
“Kami berharap apa yang disepakati dan ditandatangani nantinya dapat dilaksanakan secara konsisten. Dan harus dipahami, UKK ini cikal bakal terbentuknya Kantor Imigrasi,” tegas Agus Widjaja, Direktur Kerjasama Keimigrasian.
Menurut Agus, dalam kurun waktu 5 tahun sesuai masa PKS ini nantinya diharapkan UKK yang akan dibentuk dapat diresmikan sebagai Kantor Imigrasi. Demi terwujudnya hal ini, dibutuhkan konsistensi khususnya dari Pemerintah Daerah. “Maka diharap PKS ini tidak mengikat person to person. Tapi jabatan administrasi yang terkait,” tambahnya.
Hal serupa diamini oleh Kepala Kanwil yang diwakili oleh Kepala Divisi Administrasi, Betni Humiras Purba. Betni berharap Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal konsisten dalam memajukan UKK ini. Dimana upaya menghadirkannya juga telah dipersiapkan maksimal oleh Kanim Sibolga sebagai keseriusan dalam membangun Zona Integritas.
“Ini menjadi kebanggan bagi kami di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Ini juga menjadi prestasi dari Kanim Sibolga sebagai bentuk nyata perwujudan Pembangunan Zona Integritas. Apa yang kita sepakati kiranya dapat diwujudkan segera,” ujar Betni.
Ditempat berbeda, Kepala Divisi Keimigrasian, Anggiat Napitupulu menyampaikan bahwa tahun depan diduga Ibadah Haji dan Umroh sudah dapat diselenggarakan kembali dimana masyarakat Tapanuli bagian Selatan tingginya memiliki animo yang tinggi akan kegiatan ini. Sehingga keberadaan UKK menjadi angin segar.
“Mungkin tahun depan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh akan dapat terselenggara, tidak hanya masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal saja yang akan merasakan manfaatnya, akan tetapi juga masyarakat di Tapanuli bagian Selatan seperti Padang Lawas dan Padang Lawas Utara yang masyarakat dari sangat tinggi animonya. Jadi mereka tidak perlu jauh-jauh lagi ke Sibolga,” ucap Anggiat.
Atika Azmi Utami Nasution, Wakil Bupati Mandailing Natal mengamini pernyataan ini. Pihaknya berjanji akan berkomitmen menepati PKS yang dibuat dan bersama-sama mengembangkan UKK yang akan segera dibangun. “Kehadiran UKK menjadi langkah yang baik bagi masyarakat kami. Kami sambut dengan baik dan siap berkomitmen dengan menyediakan sarana dan prasarana seperti yang akan teruang di PKS kita,” tutur Atika.
Rencananya, diwaktu yang akan datang akan segera dibangun Bandar Udara di Kabupaten Mandailing Natal yang berjarak kurang lebih 5 km sehingga keberadaan UKK sangat strategis dan dapat berkembang dengan cepat.
Turut hadir dalam pertemuan virtual ini Kepala Kanim Sibolga, Saroha Manullang; Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian, Elvi Sahlan serta Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Arthur Lucky Mawikere. (HUMAS/sowat)
