Langkat – Lembaga Pemasyarakatan Narkotika (LPN) Kelas IIA Langkat dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pemuda Kelas III Langkat menjadi UPT Pemasyarakatan ke-3 dan ke-4 yang dikunjungi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara (KUSUMA) Imam Suyudi didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan Anak Agung Gde Krisna dalam rangka Penguatan Pembangunan Zona Integritas di hari ini, Sabtu (08/05/2021).
“Saya apresiasi kinerja seluruh jajaran. Ditengah Pandemi Covid-19 yang membutuhkan kerja ekstra di lingkungan kerja yang penuh dengan isu-isu yang tidak baik, teman-teman terus berupaya mewujudkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK),” ujar Imam.
Imam melihat setiap petugas telah menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Hal ini patut dipertahankan terlebih dalam upaya Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang telah melewati penilaian dari Tim Penilai Intern (TPI) beberapa waktu lalu.
“Saya kira, nilai yang diperoleh dari TPI adalah nilai yang cukup baik untuk langkah selanjutnya menuju predikat WBK. Peluang ini jangan disiasiakan. Kedepan harus lebih tertata lagi,” tambah Imam.
Sejalan dengan hal itu, Agung berharap UPT ini dapat dinyatakan berpredikat WBK dari Tim Penilai Nasional (TPN). “Peluang lulus 80 persen jika teman-teman mampu berbenah dari masa lalu. Dari yang dulunya seperti itu, kini Lapas ini dapat memberikan pelayanan yang manusiawi. Saya yakin bisa,” tegas Agung.
Agung juga mengingatkan kembali akan larangan bepergian selama perayaan Hari Raya Idul Fitri hingga 17 Mei mendatang. Pelaksanaan tugas juga diharap dapat terjadwal dengan baik, sehingga pelayanan publik berjalan sebagaimana mestinya. Agung menyakini penuh bahwa LPN Kelas IIA Langkat dan Lapas Pemuda Kelas III Langkat dapat meraih predikat WBK tahun ini.
“Yang lalu biar berlalu, dengan semangat pelayanan publik, kita terus mendukung penuh. Lapas ini pasti bisa WBK. Mari menentukan program unggulan yang harus di fokuskan. Pelayanan yang terbaik harus ditampilkan. WBP adalah masyarakat yang wajib kita layani,” tegas Agung. (HUMAS/)
