Medan - Dalam rangka Kegiatan Sosialisasi Pelaporan Hasil Survei Mandiri Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) melalui aplikasi survei 3AS yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara mengikuti kegiatan tersebut.
Kepala Bidang HAM Flora Nainggolan mengikuti secara terpisah secara daring dan Kasubbid Pengkajian Penelitian Pengembangan Hukum dan HAM beserta Tim Operator IPK-IKM Kanwil Sumut mengikuti secara daring melalui aplikasi Zoom di Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum (Selasa, 01/08/2023).
Kegiatan diawali dengan penyampaian Laporan kegiatan oleh Daryono, dan kemudian dilanjutkan sambutan sekaligus membuka acara oleh Kapuslitbang Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Syarifuddin. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. SEK-10.OT.03. 02 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 dan Surat Inspektur Jenderal Kemenkumham Nomor ITJ-PW.03.01-246 tanggal 27 Juli tahun 2023 tentang Hasil Seleksi Administrasi Evaluasi Mandiri Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada Satuan Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023, dimana disampaikan bahwa Satuan Kerja yang diusulkan wajib menyampaikan Laporan Hasil Survei Mandiri Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) periode 3 (tiga) bulan terakhir (bulan Mei, Juni dan Juli) Tahun 2023. Laporan tersebut akan menjadi bukti dukung komponen hasil dalam penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas (ZI) Tahun 2023.
Selama ini Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) tidak hanya diselenggarakan oleh instansi Pemerintah yang sedang melakukan Pembangunan Zona Integritas (ZI), namun juga dilakukan oleh Tim Penilaian Nasional (TPN) sebagai rangkaian Proses evaluasi ZI. Pada Tahun 2023 dilakukan simplikasi pelaksanaan Survei dimana Proses Pelaksanaan Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas pada Tahun 2023 tidak lagi menerapkan pembatasan (Kuota) pada Instansi Pemerintah. Hal ini dilakukan mengingat pembatasan (Kuota) usulan bagi instansi pemerintah yang sebelumnya diterapkan pada tahun 2022 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan arah kebijakan Zona Integritas.
