Medan, Memenuhi undangan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kanwil Kemenkumham Sumut yang diwakilkan oleh Kepala Divisi Administrasi Betni Humiras Purba, Plt Kepala Divisi Pemasyarakatan Erwedi Supriyatno, didampingi seluruh pejabat struktural bagian umum dan seluruh pegawai dari sub bagian pengelolaan keuangan dan barang milik negara turut serta secara virtual mengikuti kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021 bertempat diruang Saharjo lantai I kanwil (Selasa, 08/02/22)
Kegiatan Entry Meeting ini sebagai upaya untuk mempertahankan pengelolaan keuangan yang baik, professional dan akuntabel.
Diwaktu yang sama, Menteri Hukum dan HAM RI hadir secara luring memberikan pengarahan kepada seluruh jajarannya dalam kegiatan Entry Meeting ini “Bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM para pengelola keuangan melalui Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Ahli Akuntansi Pemerintahan yang terdiri dari Ahli Akuntansi Pemerintahan-A dan Ahli Akuntansi Pemerintahan-B” kata Yasonna H Laoly Menteri Hukum dan HAM RI di Ruang Rapat Menkumham Lt.5 Gedung Ex. Sentra Mulia
Tahun Anggaran 2021 Kementerian Hukum dan HAM telah mencapai Realisasi Belanja sebesar 95,82% dan Realisasi Pendapatan sebesar 71,11% (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 95,43) “Harapan kita semua bahwa pencapaian ini juga diikuti dengan pengelolaan keuangan yang Akuntabel dan Transparan, yang nantinya dapat tercermin dari penilaian opini WTP Murni oleh BPK RI kepada Kementerian Hukum dan HAM atas Laporan Keuangan TA 2021.”lanjutnya
Diakhir arahannya Yasonna menyampaikan pesan kepada seluruh jajaran di Kementerian Hukum dan HAM. “Kepada seluruh jajaran di Kementerian Hukum dan HAM, saya berpesan agar Membantu kelancaran proses pemeriksaan dengan memberikan jawaban dan data dukung secara jelas, akurat dan akuntabel. Apabila ada hal-hal yang tidak dipahami dengan baik, komunikasikan dengan Tim BPK RI sehingga tidak ada salah persepsi dalam memaknai suatu aturan yang dijadikan dasar hukum atau landasan suatu kegiatan.”ujarnya
Hendra Susanto selaku Pimpinan I BPK RI, dalam mengawali paparannya menyebutkan apa yang menjadi pertimbangan opini atas laporan keuangan. “Opini atas Laporan Keuangan, dengan mempertimbangkan 4 hal yaitu Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan sesuai SAP, Efektivitas Sistem Pengendalian Intern, dan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan” kata Hendra
Hendra juga menyebutkan ada 6 Aspek RISK BASED AUDIT (RBA) penentuan tingkat materialitas Laporan Keuangan yaitu Opini tahun sebelumnya, Hasil pemeriksaan sebelumnya, Efektivitas tindak lanjut, Integritas personal kunci, Efektivitas SPI dan Potensi fraud.
Hendra menyampaikan apa yang menjadi harapannya dalam pelaksanaan pemeriksaan BPK RI agar Komunikasi antara pemeriksa dengan semua pihak dapat berjalan dengan baik dan efektif, Adanya komitmen untuk bekerja sama dalam tugas masing-masing, agar jadwal pemeriksaan dapat dipenuhi secara tepat waktu, Akses terhadap data dan dokumen yang berkaitan dengan pelaporan keuangan TA 2021 agar diberikan yang seluas-luasnya, Pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat dan terukur supaya kita semua dapat terhindar dari wabah Covid-19.(Humas/FM)
