Kab. Karo – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara (Kanwil Kemenkumham Sumut) diwakili Kepala Bidang HAM Flora Nainggolan, Kepala Subbidang Pemajuan HAM Desni Manik berserta tim melaksanakan koordinasi penguatan HAM dengan Satpol PP Kabupaten Karo bertempat di Kantor Satpol PP Kabupaten Karo, Kamis, 26 Oktober 2023. Tim disambut langsung oleh Kepala Satpol PP, Gelora Purba beserta jajaran Satpol PP Karo.
Membuka koordinasi, Kepala Bidang HAM menyampaikan bahwa maksud koordinasi dalam hal informasi dan penyelesaian adanya dugaan pungutan retribusi berlapis di beberapa kawasan wisata yang ada di Kabupaten Karo, "Sesuai dengan Permenkumham Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia bahwa dari hasil penelusuran media elektronik ditemukan adanya dugaan retribusi berlapis secara ilegal dan juga dugaan pungutan liar di Kawasan Wisata Kabupaten Karo, sehingga dibutuhkan informasi terkait upaya Pemerintah Daerah khususnya Satpol PP terkait penyelesaian permasalahan tersebut", ujar Flora.
Menanggapi permasalahan tersebut, Gelora mengucapkan terima kasih kepada Kemenkumham bahwa dari sisi regulasi, penertiban pungli sudah dilakukan upaya dengan Harmonisasi Perda Trantibum dengan Kemenkumham.
Terkait retribusi berlapis di kawasan wisata terjadi dikarenakan miskomunikasi terkait retribusi yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara perkelompok sehingga difasilitasi oleh tim Forkopimda dan Dinas Pariwisata, "Hasilnya permasalahan miskomunikasi retribusi telah terselesaikan, dan telah dilaksanakan retribusi satu pintu pada daerah wisata oleh Pemda dalam hal ini melalui Dinas Pariwisata. Untuk Isu pungli telah ditangani Tim Saber Pungli bekerjasama dengan Satpol PP", Gelora menyampaikan.
Kepala Bidang HAM menyampaikan terima kasih kepada Satpol PP Karo atas respon yang diberikan terhadap penanganan retribusi berlapis ilegal dan pungutan liat, "Atas informasi tersebut akan kami sampaikan kepada Direktur Jenderal HAM dan kami harap terus terjalin hubungan yang baik dalam penegakan HAM baik dari penanganan aduan masyarakat dan juga regulasi yang berbasis pada HAM sehingga Kabupaten Karo selalu berperspektif HAM dalam pelaksanaan pemerintahan daerah ", kata Flora menutup kegiatan.
