Medan- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara mengikuti Pelaksanaan Opini Kebijakan yang secara Terpusat pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat yang dikuti secara Daring melalui Zoom oleh Kepala Bidang HAM, Kasubbid Pengkajian, Penelitian Pengembangan Hukum dan HAM, Kepala Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia, beserta seluruh tim. (04/04/2022)
Kegiatan ini mengambil tema “Membangun Indonesia dari Pinggiran melalui Penguatan SDM Keimigrasian”. Diawali Laporan Kegiatan yang disampaikan secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Barat Pria Wibawa, S.H dan dibuka secara langsung melalui Zoom oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Kemenkumham Lucky Agung Binarto, S.H.,C.N.,M.H. Dimana hadir sebagai Narasumber Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Sam Fernando, Kepala Kantor Regional V BKN Jakarta Julia Leli Kurniati, S.H.,M.H, Wakil Dekan Bidang Akademik Fak. Hukum Univ. Tanjung Pura Pontianak Edy Suasono, S.H.,M.Hum, Analis Kebijakan Ahli Madya Balitbangkumham Endah Kartina. Kegiatan ini juga diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Seluruh Indonesia Melalui Media Virtual ataupun Live Streaming Youtube.
Kegiatan Opini kali ini mengangkat Tema “Membangun Indonesia dari Pinggiran melalui Penguatan SDM Keimigrasian.” Penguatan SDM menuju manusia unggul memiliki korelasi erat dengan peningkatan produktivitas kerja, selain itu semangat dan gairah pegawai dengan memperhatikan kesejahteraan, kebutuhan pegawai dan penempatan pegawai di posisi yang tepat. Tantangan yang dihadapi para pegawai imigrasi terutama daerah pinggiran adalah kesejahteraan antar pegawai imigrasi yang timpang, jumlah jam kerja yang melebihi ketentuan yang berlaku dan pemenuhan hak atas cuti yang belum maksimal, kepastian masa tugas dan prospek karir yang timpang, terutama bagi pejabat fungsional. Wilayah kerja di Kanim Atambua meliputi 3 kabupaten dengan 9 pos lintas batas antara Indonesia dengan Timor Leste. Sistem kerja di PLB yang berjalan saat ini belum seluruhnya dapat mempresentasikan sistim kerja yang aman, nyaman dan mampu meningkatkan produktivitas kerja. Penerapan pengaturan jadwal kerja sebulan penuh tanpa menerapkan libur juga dinilai dapat menurunkan produktivitas akibat tidak adanya kelonggaran untuk menghilangkan rasa lelah, selain itu berpengaruh juga terhadap kesehatan pegawai secara fisik maupun mental.
Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi bersama dan tanya jawab narasumber dan peserta Opini Kebijakan.
