Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara bersama dengan Biro Hukum Provinsi mendampingi Kabupaten/Kota Peduli HAM melaksanakan penguatan dan pendampingan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2023 di Direktorat Kerjasama HAM, Direktorat Jenderal HAM, Rabu (12/04/2023). Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara diwakili oleh Kepala Bidang HAM Flora Nainggolan dan staff beserta Perwakilan Biro Hukum Provinsi (Sebastian dan Winda Silitonga) mendampingi Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Deli Serdang disambut oleh Plt.Direktur Kerjasama HAM, Pagar Butar-Butar yang diwakili Koordinator Kerjasama Dalam Negeri dan Ranham Wil I, Widayati untuk memaksimalkan hasil capaian pemerintah daerah dalam penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM tahun 2023.
Kepala Bidang HAM menyampaikan bahwa dalam melaksanakan pendampingan Kabupaten/Kota Peduli HAM bersama dengan Biro Hukum Provinsi sudah melaksanakan rangkaian kegiatan penguatan dan pendampingan kepada pemerintah daerah, namun dibutuhkan pendampingan yang lebih intens kepada pemerintah daerah. "Mengingat waktu yang sudah semakin dekat kami bersama Biro Hukum Provinsi meminta masukan dan penguatan dari Ditjen HAM sehinga semakin meningkatkan penguatan kepada pemerintah daerah untuk capaian yang lebih maksimal", ucap Flora.
Koordinator Kerjasama Dalam Negeri dan Ranham Wil I, Widayati menyampaikan apresiasi terhadap capaian dan menyampaikan saran terkait perbaikan pada data dukung pemerintah daerah terkait Kabupaten/Kota Peduli HAM. "Bahwa waktu penginput data terakhir pada tanggal 15 Mei 2023, untuk pemerintah daerah dapat melakukan perbaikan data dan menyampaikan permasalahan yang dihadapi untuk segera diperbaiki", kata Widayati.
Perwakilan Biro Hukum Provinsi menyampaikan bahwa dalam waktu dekat dalam rangka penguatan akan melaksanakan pendampingan khusus kepada pemerintah daerah. "Senin depan kami akan mengumpulkan 33 Kabupaten/Kota Peduli HAM dan menindaklanjuti saran perbaikan dari Ditjen HAM", ujar Winda.
Verifikator Kabupatan/Kota Peduli HAM sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan HAM di wilayah, Kanwil Kemenkumham Sumut terus mendorong capaian 33 Kabupaten/Kota Peduli HAM Sumut untuk dapat mendorong peningkatkan jumlah peraih Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2023.
