Kabar Kantor Wilayah

Indeks Berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI

Kanwil Kemenkumham Sumut Dampingi Pemko Medan Harmonisasi 6 Ranperda

Harmonmedan

Medan - (Jum'at, 22/03/2024) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara kembali menggelar rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Medan. Kegiatan ini merupakan salah satu peran Kanwil Kemenkumham Sumut dalam mendorong peningkatan kualitas produk hukum daerah. Rapat yang berlangsung di ruang rapat Divisi Pelayanan Hukum dan HAM ini dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Alex Cosmas Pinem.

Selain untuk memastikan kualitas Produk Hukum Daerah, kegiatan ini bertujuan untuk memastikan Ranperda yang dihasilkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Dengan dilakukannya rapat harmonisasi ini, diharapkan semua pihak dapat menyampaikan pandangan dan masukan terhadap Raperda Kota Medan, sehingga nantinya peraturan daerah yang dihasilkan tidak hanya legal secara hukum namun juga relevan dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Medan. Pada kesempatan kali ini dibahas 6 (enam) Ranperda Kota Medan, antara lain :

  1. Ranperda tentang Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  2. Ranperda tentang Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
  3. Ranperda tentang Pedoman Penyelenggara Reklame;
  4. Ranperda tentang Tata cara Pemungutan Pajak daerah Selain PBB dan BPHTB;
  5. Ranperda tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;
  6. Ranperda tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame.

Tim dari Pemerintah Kota Medan yang dipimpin Sekretaris Bapenda Kota Medan, Odi Batubara beserta jajaran disambut oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Dalam sambutannya, Alex menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Kota Medan dengan Kemenkumham Sumut dalam merancang peraturan daerah. "Peraturan Daerah yang baik adalah yang mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat kerangka hukum yang mendukung pembangunan berkelanjutan di Kota Medan. Dengan adanya peningkatan kualitas Peraturan Daerah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat," ucap Alex.

Rapat harmonisasi ini juga menjadi forum diskusi dua arah, di mana berbagai masukan dan saran disampaikan oleh peserta. Diharapkan, melalui proses harmonisasi yang dilakukan secara komprehensif ini, Raperda Kota Medan dapat segera disahkan menjadi Peraturan Daerah yang efektif dan efisien, mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Kota Medan yang lebih baik ke depannya. Turut hadir Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Eka N.A.M. Sihombing, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya, Yuli Rosdiana beserta perwakilan Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Kanwil Kemenkumham Sumut.

 

Harmonmedan0

Harmonmedan1

Harmonmedan2

Harmonmedan3

Harmonmedan4

logo besar kuning
 
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PROVINSI SUMATERA UTARA
PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Putri Hijau No. 4, Kesawan, Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara 20112
PikPng.com phone icon png 604605   081260894926
PikPng.com email png 581646   Email Kehumasan
    kanwilsumut@kemenkumham.go.id
PikPng.com email png 581646   Email Pengaduan
    humas.kanwilsumut@gmail.com

 

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   Youtube kemenkumham
logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUMHAM
PROVINSI SUMATERA UTARA


         

  Jl. Putri Hijau No. 4, Kesawan, Medan Barat,
Kota Medan, Sumatera Utara 20112
  081260894926
  kanwilsumut@kemenkumham.go.id
  humas.kumhamsumut@gmail.com

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkumham RI