Medan- Kepala Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara Imam Suyudi mengikuti Focus Group Discussion Penyusunan Background Study RPJMN 2025-2029 dan RPJPN 2025-2045 Bidang Hukum dan Regulasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional yang diselenggarakan secara virtual melalui zoom meeting, Selasa (07/06).
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
Adapun Kementerian/Lembaga yang diberikan mandat oleh UU SPPN untuk menjalankan sistem tersebut adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas). Salah satu ruang lingkup dari sistem
tersebut adalah penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
Menjelang berakhirnya periode pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dan RPJPN 2005-2025, diperlukan penyusunan RPJPN dan RPJMN periode selanjutnya untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, Kementerian PPN/Bappenas memiliki fungsi untuk menyiapkan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional bidang hukum dan regulasi.
FGD I atau yang pertama akan membahas 3 (tiga) isu yaitu Pencegahan dan Pemberantasn Korupsi, Pembaharuan Sistem Hukum Pidana, dan Penguatan Akses terhadap Keadilan. Tiga isu tersebut perlu mendapatkan perhatian besar karena memiliki pengaruh besar terhadap kepentingan publik pada masa kini maupun masa yang akan datang.
