(Medan, 15 Mei 2017) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) terus melakukan pembenahan dan pengawasan demi meminimalkan kemungkinan terjadinya pelanggaran di lapas/rutan. Selain melakukan sidak rutin dan insidentil, Ditjenpas juga menerapkan pengawasan berbasis IT yang diaplikasikan melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Hal ini dilaksanakan di seluruh lapas/rutan di masing-masing kantor wilayah. Dan diharapkan agar setiap kantor wilayah dapat memantau UPT di wilayahnya agar Operator SDP disetiap lapas/rutan terus menginput data dan informasi terkini ke dalam SDP tersebut.
SDP bermanfaat untuk mengawasi manajeman lapas/rutan sehingga kantor pusat Ditjenpas dapat memantau, mengawasi dan mendeteksi lapas/rutan di mana saja, termasuk kondisi dan isi tiap kamar sel. Selain itu, SDP dapat digunakan sebagai penyedia informasi detail terkait identitas narapidana, misalnya sidik jari, ciri fisik, data tanggal masuk tahanan, masa sepertiga tahanan, separuh masa pidana, dua pertiga masa pidana, jumlah penghuni kamar, blok, kegiatan penghuni atau warga binaan, bahkan keberadaan napi di blok apa serta siapa teman sekamarnya pun dapat diketahui.
Hari ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara (Ibnu Chuldun) didampingi oleh Kabid pembinaan, Bimbingan Pas Pengentasan Anak, Informasi Dan Komunikasi (M. Sulton Ma'arif) membuka Kegiatan Konsultasi Teknis Remisi Online dan Pembebasan Bersyarat Online TA. 2017 dengan tema “Tingkatkan Profesionalisme Operator SDP Pemasyarakatan Dalam Pelayanan di Lapas, Rutan dan Cabang Rutan”. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2017 sampai tanggal 17 Mei 2017 di Aula Ki Hajar Dewantara Hotel Putra Mulia Medan, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Operator SDP di seluruh Lapas, Rutan dan Cabang Rutan dalam penginputan data ke dalam SDP. (Humas Kanwil)
