Medan 01 Oktober 2018, Pegawai Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara melaksanakan Upacara dalam rangka memperingati hari Kesaktian Pancasila. Kepala Divisi Pemasyarakatan (Abdul Aris) selaku Inspektur Upacara membacakan Amanat Menteri Hukum dan HAM RI yakni bahwa hari ini tanggal 1 Oktober merupakan hari yang sangat bersejarah bagi Bangsa Indonesia, karena lima puluh tiga tahun lalu, tepatnya tanggal 30 September 1965, di negara kita terjadi pemberontakan yang didalangi oleh Partai Komunis Indonesia, yang kemudian kita kenal dengan sebutan G30S/PKI. Pada momentum itu pula, suatu hari kemudian pada 1 Oktober 1965, rakyat Indonesia bangkit untuk menyelamatkan negara yang dimotori oleh Tentara Nasional Indonesia, sehingga keutuhan bangsa dan negara dapat terlindungi.
Monumen 1 Oktober ini setiap tahun kita peringati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, karena Pancasila, selain kita pahami sebagi dasar ideologi negara, juga sebagai sumber dari segala sumber hukum, bahkan Pancasila adalah sebagai alat pemersatu bangsa. Dalam lintasan histori, ideologi negara Pancasila sudah beberapa kali mengalami ujian sejak Indonesia merdeka, namun dengan semangat persatuan dari seluruh elemen bangsa, maka sampai saat ini Pancasila tetap kokoh sebagai dasar negara dan pandangan hidup Bangsa Indonesia. Secara prinsipil, kita paham bahwa Pancasila merupakan ideologi yang hidup terbuka. Dalam konteks masayarakat demokratis saat ini, yang menjunjung tinggi perlindungan hukum dan hak asasi manusia, Pancasila tetap relevan karena sifatnya yang terbuka, pertisipatif, dan penuh kedamaian. Lebih lagi di tengah derasnya arus informasi dan cepatnya perkembangan terknologi saat ini, Pancasila tetap dapat menjadi sumber nilai dan etik dalam kehidupan sosial kita.
Melihat dari pemaknaan Pengayoman di atas, maka jelaslah bahwa Pengayoman mengandung nilai-nilai di dalam Pancasila yakni: Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indoseia, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kerbijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dengan demikian, hukum yang mengemban karakter Pengayoman secara langsung merupakan refleksi dari nilai-nali Pancasila. Begitu pula dalam rangka percapaian visi Kementerian Hukum dan HAM untuk mewujudkan kepastian hukum, maka sudah sepatutnya nilai Pancasila hadir didalam pencapaian visi bersama tersebut. Sebagai pengemban mandat fungsi pemerintahan di bidang Hkum dan HAM, sudah merupakan tugas kita bersama untuk mengimplementasikan Pengayoman sebagai tujuan dari sistem hukum di Indonesia.
Kita juga patut menyadari bahwa prestasi bangsa hanya dapat dicapai melalui kerja bersama sesuai dengan tugas yang kita emban masing-masing. Tugas yang kita emban masing-masing tersebut tidak perlu dilihat sebagai unsur-unsur kinerja yang terpisah, namun merupakan bagian dari satu kesatuan utuh organisasi Kementerian Hukum dan HAM dengan tata nilai kami ‘PASTI’, yakni Profesional, Akuntabel, Sinergi Transparan, dan Inovatif. Hanya dengan cara pandang itulah kita bersama-sama dapat memajukan Kementeriuan Hukum dan HAM dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional di bidang Hukum dan HAM. (Humas)
