Medan – Menjelang penilaian Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) dari Tim Penilai Nasional (TPN), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara (Kemenkumham Sumut) kembali memantapkan kesiapannya.
“Pada masa ini, kita tetap dinilai terkait Pembangunan Zona Integritas. Kita bisa rekam dan segera upload yel-yel resmi terbaru di Youtube. Kita juga harus merespon cepat setiap pengaduan yang masuk. Ada empat Satuan Kerja di Sumut nanti yang akan dilakukan verifikasi lapangan langsung oleh TPN, meski begitu tidak menutup kemungkinan juga kita ditanya. Maka kita harus persiapkan maksimal,” jelas Kepala Divisi Administrasi, Betni Humiras Purba saat membina Apel Pagi secara virtual di Ruang Saharjo, Senin (22/11).
Lebih lanjut, disampaikan juga terkait penyerapan anggaran dan laporannya yang harus segera disusun serta penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai periode Juli hingga Desember 2021. “Mohon perihal SKP didikusikan segera dan dikejar. Dan kita juga harus terapkan Protokol Kesehatan Covid-19. Kedepan kemungkinan akan ada kebijakan baru terkait penanggulangan Covid-19. Kita PNS adalah pemersatu bangsa, sehingga kami harapkan wajib mensukseskan setiap kebijakan pemeritah nantinya,” tutup Betni. (HUMAS/sowat)
