MEDAN - Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara melaksanakan kegiatan Pengembangan Hasil Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah dengan judul materi ”Aksesibilitas Pemberian Hak-Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Berbasis Teknologi” bertempat di Aula Lantai 5 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Selasa 20 Oktober 2020. Kegiatan ini sebagai bentuk sosialisasi kepada stakeholder terkait terkhususnya pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara untuk tercapainya peningkatan pelayanan publik yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Sutrisno. Dalam pembukaanya menyampaikan seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan agar tetap melaksanakan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam upaya pencegahan penularan COVID-19. Sutrisno memaparkan bahwa pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara telah seluruhnya berbasis dengan elektronik sebagai bentuk memperkokoh E-Gov Untuk Good Governance.
Sutrisno juga menjelaskan bahwa pada kegiatan kali ini, akan mengevaluasi mengenai Aksesibilitas Pemberian Hak-Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Berbasis Teknologi berdasarkan penelitian telah dilakukan pada tahun 2019 oleh Badan Peneltian Hukum dan HAM. Penelitian berbasis pada 5 (lima) dimensi yang hasilnya akan dibandingan dengan upaya UPT di Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara yang telah melaksanakan perbaikan sebagai perwujudan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Menjadi narasumber pada kegiatan ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dan Fungsional Peneliti Muda Balitbang HAM Kementerian Hukum dan HAM, Tony Yuri Rahmanto dimoderatori oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara, Pujo Harianto.
Dalam paparannya, Peneliti Muda Balitbang HAM Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan bahwa pelaksanaan Aksesibilitas Pemberian Hak-Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Berbasis Teknologi di 6 (enam) Lembaga Pemasyarakatan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara yang menjadi objek penelitian sudah melaksanakan dengan cukup baik, namun masih terdapat kendala dikarenakan operator Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) yang terdapat di UPT, hal ini diperlukan untuk dapat melakukan pencegahan terjadi manipulasi data atau salah input data yang dilakukan oleh WBP jika melakukan input data hak warga binaan secara mandiri. Peneliti mengingatkan agar Kantor Wilayah dapat meningkatkan kualitas operator SDP, sehingga hak-hak warga binaan tetap terpenuhi.
Acara ini dihadiiri oleh Perwakilan dari Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Pengadilan Negeri Medan, Kejaksaan Negeri Medan, Kepolisian Resor Kota Medan, Pusat Studi HAM Universitas Negeri Medan, PERADI DPC Medan, serta staff bidang HAM Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara. (HUMAS/AN)
