MEDAN – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara mengadakan kegiatan Forum Group Discussion (FGD) tentang verifikasi Survei IPK-IKM berbasis elektronik di wilayah Sumatera Utara yang bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, yang diwakili oleh Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Asep Syarifudin beserta tim, yang bertempat di Aula Lantai 5 Kanwil Kemenkumham Sumut. (Rabu,5/8/2020)
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Divisi Administrasi, Betni Humiras Purba, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Purwanto, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Pujo Harinto, Ketua masing-masing Tim Pokja WBK/WBBM Kanwil Kemenkumham Sumut, serta perwakilan dari UPT daerah Medan sekitar.
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, Asep Syarifudin dalam pengantarnya menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkumham Sumut dalam proses meraih WBK/WBBM, untuk itu harus mengetahui bagaimana dan apa yang harus dilakukan terhadap 6 area perubahan dan survei IPK-IKM merupakan salah satu faktor penting dalam meraih WBK/WBBM. Lebih lanjut Asep menjelaskan walaupun di masa pandemi Covid-19, survei IPK-IKM harus tetap dilaksanakan karena merupakan Program Nasional.
Selanjutnya, dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan, Kepala Divisi Administrasi, Betni Humiras Purba menyampaikan beberapa hal yang perlu ditanyakan dan didiskusikan pada FGD ini yaitu langkah-langkah penting yang dilakukan dalam pengisian survey IPK-IKM, bagaimana bila mengisi di luar jam kerja, apa konsekuensinya bila hasil survei IPK-IKM merah dan bagaimana ketika mengisi LKE WBK/WBBM karena data dukung survei IPK-IKM yang diminta per bulan sementara survei dilaksanakan per triwulan.
Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan paparan oleh Tim Verifikasi Hasil Survei IPK-IKM berbasis Elektronik di Wilayah yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Pelayanan Hukum, HAM, Pemasyarakatan, dan Imigrasi pada Balitbang Hukum dan HAM, Bintang Meini Tambunan yang menjelaskan mengenai perolehan hasil survei IPK-IKM, perbandingan dan analisis gap antara periode survei. Kegiatan ditutup dengan diskusi yang membahas mengenai Permasalahan yang menyebabkan skor unsur IPK/IKM mengalami penurunan, Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan survei, Strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan public, dan Strategi yang perlu dilakukan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan public yang berkualitas dan pelaksanaan survei yang berkelanjutan di era New Normal.
